Pembayaran Zakat Bisa Melalui Agen Laku Pandai

   •    Rabu, 14 Jun 2017 15:31 WIB
zakat
Pembayaran Zakat Bisa Melalui Agen Laku Pandai
Illustrasi. Antara/Lucky R.

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai di Istana Negara Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.  Saat menekan tombol peresmian, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Komioner OJK Mulaiman D Hadad serta Ketua BAZNAS Bambang Sudibjo.

Mulaiman D Hadad mengatakan, pemanfaatan agen Laku Pandai merupakan salah satu cara untuk mempermudah pembayaran zakat dari para pembayar zakat (Muzaki) dan membantu proses penyaluran zakat kepada para penerima zakat (Mustahik).

"Pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bersama sebagai upaya optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam mendukung pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia," tutur Muliaman D Hadad dikutip dari Antara, Rabu 14 Juni 2017. 

Muliaman menjelaskan zakat memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan karena berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keuangan dan mengurangi kemiskinan, sehingga zakat dikategorikan sebagai salah satu instrumen redistributif yang paling vital.

Mulaiman mengungkapkan OJK dan BAZNAS telah sepakat menggunakan layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang atau di kenal Laku Pandai melalui perbankan sebagai media masyarakat untuk mengakses dan melaksanakan pembayaran zakat.

"Seperti kita ketahui Laku Pandai adalah penyedian layanan perbankan melalui kerjasama dengan para agen-agen di seluruh pelosok Tanah Air dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi," ujarnya.

Mulaiman menyebut saat ini tercatat sebanyak 328.466 agen Laku Pandai dengan 5.119.595 rekening dan dana simpanan sebanyak Rp2,1 miliar. Dalam penyelenggaraannya, terdapat 19 bank umum konvensional dan dua bank umum syariah yang memiliki layanan Laku Pandai dan tersebar pada 508 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.



(SAW)