Kemenperin Minta Aturan Pengelolaan Lahan Gambut Direvisi

Husen Miftahudin    •    Kamis, 18 May 2017 20:03 WIB
restorasi lahan gambut
Kemenperin Minta Aturan Pengelolaan Lahan Gambut Direvisi
Ilustrasi lahan gambut Sebangau. (ANTARA/Dhoni Setiawan).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah merevisi aturan pengelolaan lahan gambut. Sebab, kebijakan tersebut akan mematikan industri kertas dan sawit.

Dirjen Agro Kemenperin, Panggah Susanto, mengungkapkan Peraturan Pemertintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut akan berdampak langsung kepada industri kertas dan industri hilir sawit. Sebab kedua industri itu bahan bakunya berasal dari lahan gambut.

"Padahal, kedua industri tersebut adalah industri strategis dan penyumbang devisa negara. Jika PP 57 tetap dipaksakan, maka pendapatan negara Rp122 triliun terancam," ujar Panggah dalam keterangan yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

Pada tahun lalu kontribusi ekspor industri pulp (bubur kertas) dan kertas mencapai USD5 miliar atau sekitar Rp66,7 triliun. Sedangkan, setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp42 triliun.

Sementara industri kelapa sawit, pada tahun lalu kontribursi ekspornya mencapai USD19,6 miliar atau sekitar Rp261 triliun. Setoran pajak dan PNBP mencapai Rp79,5 triliun.

Beleid itu dirasa berdampak pada investasi usaha yang nilainya mencapai Rp554 triliun. Menurut Panggah, total investasi industri hulu dan hilir usaha kehutanan dan perkebunan dibiayai oleh pinjaman dalam negeri sebesar Rp83,75 triliun. Sedangkan luar negeri nilainya Rp193,57 triliun.

"Dampaknya lainnya adalah kegagalan pembayaran pinjaman investasi dan mengurangi kepastiaan berusaha dalam negeri. Ujungnya tentu pada penurunan peringkat investasi Indonesia," tuturnya.

Karena itu, Panggah meminta, agar pemegang izin HTI dan kebun sawit di lahan sawit tetap diperbolehkan melakukan aktivitas budidaya dengan syarat menerapkan teknologi terbaru tata kelola air gambut. Hal tersebut untuk menekan emisi karbon dan mengantisipasi kebakaran lahan.

Panggah menambahkan, sebaiknya aturan gambut ini tidak bersifat retroaktif dan dapat diterapkan hanya untuk investor baru. "Evaluasai juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan," tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) Hartono Prawiratmaja mengatakan, alasan pengetatan fungsi ekosistem gambut bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan gambut dan menekan terjadinya kembali kebakaran hutan.

"Terkait dengan kontroversi soal kelanjutan usaha yang dikhawatirkan oleh pengusaha pasca berlakunya PP 57, perlu dicarikan solusinya. Kita dengan semangat mencari win-win solution dan tidak berat sebelah," tutup Hartono.


(SAW)