Menkeu Ingin Pemberantasan Impor Ilegal Berjalan Lebih Baik

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 12 Jul 2017 14:43 WIB
satgas impor
Menkeu Ingin Pemberantasan Impor Ilegal Berjalan Lebih Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat peresmian satgas impor. MTVN/Eko Nordiansyah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan jika pemberantasan impor ilegal yang selama ini terjadi bisa lebih baik. Apalagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk menertibkan impor berisiko tinggi.

Sri Mulyani mengakui selama ini pemberantasan impor berisiko tinggi oleh Ditjen Bea dan Cukai menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah pemanfaatan oknum di Ditjen Bea dan Cukai oleh para impotir untuk melancarkan usahanya.

baca : Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi

"Alasannya kami tidak tertibkan karena oknum itu mengatakan harus menghidupi lembaga lain. Alasan itu digunakan, karena mereka tidak mampu membersihkan sendiri, dan kami tidak di dukung dari kementerian dan lembaga lain,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.

Dirinya berharap jika kerja sama dengan Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI(, Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) demi menciptakan praktik bisnis bersih, adil, dan transparan bagi para importir.

"Sebagai pimpinan, saya konsisten kepada jajaran saya agar bersih, terhindar dari praktik kolusi, dan alasan-alasan lainnya. Langkah konkretnya sekarang, kalau Dirjen Bea dan Cukai tidak bisa jawab, 'au au', saya copot. Kalau perlu kita jemur sama-sama di lapangan sebelum dicopot," lanjut dia.

Selain itu, dengan adanya satuan tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi akan mempermudah kegiatan taktis operasional. Bahkan dengan kehadiran seluruh pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu mewujudkan komitmen dalam menertibkan impor berisiko tinggi.

"Jadi tidak ada alasan lagi bahwa tidak bisa menertibkan karena oknum itu tidak bisa ditindak karena di-backing Polri atau TNI. Hal itu tidak bisa lagi jadi alasan. Pengumuman ini penting untuk seluruh jajaran kita," pungkasnya.

 


(SAW)