Indonesia Menularkan Bisnis Inklusif ke Anggota ASEAN

Media Indonesia    •    Rabu, 06 Sep 2017 20:59 WIB
asean
Indonesia Menularkan Bisnis Inklusif ke Anggota ASEAN
Asean Businee Summit. MTVN/Fauzi Djamal.

Metrotvnews.com, Manila: Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan bisnis inklusif untuk mendorong ekonomi kerakyatan dengan melibatkan perusahan swasta dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Indonesia juga akan menularkan model bisnis inkusif ke negara-negara ASEAN.

"Indonesia telah mengembangkan keuangan dan bisnis inklusif, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sektor swasta berperan besar mengembangkan bisnis inklusif di berbagai sektor," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat berbicara pada Forum Inclusive Business Summit yang merupakan salah satu rangkaian Pertemuan Asean Economic Ministers (AEM) ke-49, di Pasay City, Filipina, Rabu 6 September 2017.

Pembicara lain dalam forum itu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina Ramon M Lopez, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Musata Muhamed, dan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Tran Quoch Khanh.

Menurut Enggartiasto, pengembangan bisnis inklusif di Indonesia terjadi pada sektor agrikultural seperti komoditas karet, cokelat, lada, teh, vanila, kopi, dan minyak kelapa sawit (CPO). Di sektor manufaktur, bisnis inklusif antara lain menyasar furnitur, elektronik, rotan, dan herbal. Sedangkan di sektor jasa, bisnis inklusif ditujukan untuk pengembangan pariwisata, pemasaran, dan layanan transportasi digital. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta besar di Indonesia wajib mengembangkan bisnis inklusif melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial (CSR). Pemerintah memandatkan perusahaan besar menginvestasikan dua persen keuntungan perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan lingkungan.

"Pemerintah mengembangkan aplikasi digital untuk memberikan akses pasar terhadap usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, pemerintah juga memberikan akses pembiayaan kepada petani dan UKM melalui kredit usaha rakyat," kata Enggartiasto.

Sementara itu, pemerintah Filipina menegaskan bahwa upaya pengembangan bisnis inklusif tidak untuk mencari uang dan keuntungan semata tetapi juga pengembangan model bisnis yang memberdayakan petani, pelaku UKM, dan perempuan. 

"Salah satu yang kami lakukan adalah mengkoneksikan perusahaan-perusahaan besar dengan pelaku UKM," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina Ramon F Lopez.

Upaya berbeda dilakukan pemerintah Malaysia yang mendorong perbankan nasional memberikan pendampingan dan pembiayaan kepada pelaku UKM dan petani. Salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas dan kapasitas, sehingga bisa berkontribusi terhadap ekspor.

Selain itu, pemerintah Vietnam fokus kepada pengembangan bisnis inklusif untuk sektor pertanian dengan mangandeng kemitraan dengan perusahaan, pembukaan akses pasar, penelitian dan pengembangan teknologi budidaya dan pangan serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan mitigasi cuaca.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, forum bisnis inklusif ini merupakan event yang pertama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM).  

Arah pembahasan bisnis inklusi diharapkan mampu menciptakan ekonomi kerakyatan dan mempersiapkan para pelakunya menghadapi dan memasuki rantai pasok global.  

AEM 2017 akan dibuka pada 7 September 2017.  Kegiatan tahunan ASEAN tersebut akan berlangsung sampai 11 September 2017. Fokus pembahasannya tidak hanya di sektor hambatan perdagangan, tetapi juga pengembangan UKM, e-dagang, evaluasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), investasi, dan interkoneksi. 


(SAW)