Capai Ketahanan Pangan, Kadin Harap Pemerintah Terapkan One Map Policy

Husen Miftahudin    •    Senin, 28 Nov 2016 17:08 WIB
ketahanan pangan
Capai Ketahanan Pangan, Kadin Harap Pemerintah Terapkan <i>One Map Policy</i>
Illustrasi Pertanian. (FOTO ANTARA/Dedhez Anggara).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai tantangan utama dalam pencapaian ketahanan pangan nasional adalah soal lahan yang tumpang tindih. 

Padahal, sepertiga luas daratan  Indonesia atau setara 67 persen diantaranya merupakan kawasan hutan, dari angka tersebut, sebanyak 33 persen memiliki potensi untuk mendukung ketahanan pangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja mengatakan penerapan one map policy untuk menghindari masalah tumpang tindih lahan. Jika hal tersebut diterapkan, maka dia meyakini, peningkatan produksi di sektor pangan akan terealisasi.

"Seluruh pelaku sektor agribisnis sangat mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan hasil produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Kebijakan one map policy sangat bermanfaat dalam mendukung keselarasan antara agenda pembangunan dan pelestarian lingkungan," ujar Franky di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mendukung percepatan one map policy sebagai alat untuk melakukan pendekatan spasial untuk penetapan kebijakan lahan di Indonesia. One map policy bisa mempermudah jalan pemanfaatan 33 persen dari lahan hutan lindung untuk sektor pertanian dan peternakan.

"Dari 67 persen lahan hutan lindung, 60 juta hektare (ha) bisa dijaikan wilayah pertanian dan peternakan," tegasnya.

Bukan tanpa sebab Rosan berbicara demikian. Sebab ketahanan pangan yang menjadi upaya pemerintah, hingga saat ini belum terealisasi.

Bahkan bila dibandingkan dengan negara lain, pemanfaatan lahan hutan lindung untuk sektor pertanian, Indonesia masih tertinggal jauh. Indonesia baru sebanyak 0,25 ha per kapita.

"Vietnam dan Thailand itu rata-rata 3,5 ha per kapita. Nigeria total ada 72 juta ha. Vietnam (total) lebih dari 90 juta ha. Kita masih kecil," tegas dia.

Rosan pun menyarankan agar pemerintah kembali melihat definisi hutan di Indonesia. Sebab, selama ini Indonesia memiliki definisi hutan yang berbeda dari negara lain sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah lahan terdata oleh pemerintah.

"Luas hutan 67 persen. Tapi kalau kita lihat apakah definisi hutan kita sudah benar. Kalau Malaysia kepala sawit masuk kategori hutan, kalau kita tidak. Ini yang harus dikaji," pungkas Rosan.





(SAW)