Kenaikan Upah Memicu PHK Massal

   •    Senin, 01 Jan 2018 13:38 WIB
phk
Kenaikan Upah Memicu PHK Massal
Illustrasi PHK. MI/Galih Pradipta.

Karawang: Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, setiap tahunnya mengalami kenaikan, hingga mendekati Rp4 juta per bulan pada 2018 yang menjadikannya daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia.

Perjalanan kenaikan UMK di kota industri tersebut berawal sejak tahun 2015 yang mencapai Rp2.957.450 per bulan atau naik 23,81 persen dibandingkan upah minimum pada 2014. Kemudian naik pada 2016 menjadi Rp3.330.505 dan terus merangkak hingga mencapai Rp3.605.272 pada 2017 sampai akhirnya menembus angka Rp3.919.291 pada 2018.

Catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat, UMK Karawang 2018 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jabar mencapai Rp3,9 juta tidak hanya menjadi upah yang tertinggi di Indonesia. Tapi juga mengungguli upah di sejumlah ibu kota negara di Asia.

UMK Karawang setidaknya mengalahkan upah minimum yang diberlakukan di New Delhi (India) sebesar Rp1.958.800, Bangkok (Thailand) Rp2.544.598, dan Kuala Lumpur (Malaysia) Rp3.110.424.

Karawang juga mengungguli upah minimun di Beijing (Republik Rakyat China) sebesar Rp3.317.427, Hanoi (Vietnam) Rp2.362.794, Manila (Filipina) Rp2.911.603, dan tentu saja ibu kota Jakarta sebesar Rp3.355.750.

Menanggapi hal itu, Ketua Apindo Karawang Abdul Syukur khawatir kenaikan UMK yang mendekati angka Rp4 juta itu akan memperbanyak angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kekhawatiran itu cukup beralasan, karena perusahaan padat karya memungkinkan pindah ke daerah lain yang notabene UMK-nya lebih rendah. Sedangkan perusahaan padat teknologi kemungkinan menggantikan tenaga manusia dengan robot.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Suroto juga mengakui bahwa ditetapkannya UMK 2018 sebesar Rp3.919.291 berpotensi terjadinya PHK massal. Sepanjang Januari hingga September 2017 misalnya, dampak dari kenaikan UMK 2017 lalu telah mengakibatkan sedikitnya 12 ribu karyawan dirumahkan.

PHK massal yang terjadi pada 2017 banyak dilakukan oleh industri di sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK). Kondisi itu terjadi karena sejumlah perusahaan hengkang dari Karawang dengan alasan UMK yang tinggi.

"Mereka pindah karena tidak kuat menanggung upah tinggi. Kebanyakan pindah ke Garut, Majalengka, atau Jawa Tengah yang UMK-nya lebih kecil," kata dia sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 1 Januari 2018.

Berkaca dengan pemberlakuan UMK 2017 yang mencapai Rp3,6 juta itu, terdapat 26 perusahaan yang mengajukan penangguhan, 25 di antaranya dikabulkan.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah dikabulkan penangguhan UMK 2017 itu terus berusaha bertahan seiring dengan diizinkannya membayar upah tidak sesuai UMK tahun 2017. Tetapi perusahaan yang bertahan itu akhirnya kandas menjelang akhir tahun ini.

Disnakertrans Karawang menyatakan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang TSK gulung tikar pada Desember ini. Penyebabnya tidak lain akibat kenaikan UMK.

"Perusahaan yang tutup pada akhir tahun ini ialah perusahaan yang sebelumnya telah mengajukan penangguhan UMK," katanya.

Dengan adanya sejumlah perusahaan yang tutup selama Desember, maka angka PHK di Karawang mencapai sekira 14 ribu pekerja.

Potret PHK massal yang terjadi pada 2017 kemungkinan besar akan terulang pada 2018, karena UMK Karawang yang diberlakukan tahun depan mendekati Rp4 juta.

Jika PHK massal kembali terjadi, pengangguran akan bertambah dan tentunya berefek 'penumpukan' pencari kerja yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Karawang.



(SAW)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

6 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA