Ikuti Instruksi Presiden, Kemenaker Permudah Izin Pekerja Asing

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 14 Mar 2018 17:11 WIB
berita kemenaker
Ikuti Instruksi Presiden, Kemenaker Permudah Izin Pekerja Asing
Menaker Hanif Dhakiri bertemu Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council Alexander J Feldman (Foto:Dok)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkomitmen mempermudah proses perizinan pekerja asing. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah perizinan pekerja asing demi meningkatkan investasi di Indonesia. 

“Kalau sudah memenuhi persyaratan, harus dipermudah. Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya tidak boleh masuk. Izin dipermudah, tapi pengawasan juga ditegakkan,” kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2018. 

Dijelaskan pula, selama ini perizinan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA) yang dilayani di Kemenaker telah berbasis sistem online. Sehingga pengajuan perizinan bisa dilakukan kapan dan dimana saja, serta tidak mempertemukan antara pengurus izin dengan petugas. Dengan demikian potensi terjadinya pungutan liar tidak terjadi. 

Komitmen mempermudah izin penggunaan pekerja asing tidak hanya dilakukan oleh Kemenaker saja, namun pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yang melibatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Seperti Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbud, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya. 

“Semua prosedur akan lebih singkat, lebih cepat, berbasis online, dan terintegrasi antar-lembaga terkait,” jelas Hanif.

Disebutkan, ada delapan kebijakan baru terkait perizinan RPTKA dan IMTA yang sedang dimatangkan oleh pemerintah. Delapan tersebut adalah menghilangkan syarat rekomendasi dari instandi terkait. 

Jangka waktu izin pekerja asing antara satu sampai dua tahun menjadi sesuai dengan perjanjian konrak kerja. Proses perizinan RPTKA dan IMTA yang semula terpisah menjadi satu kesatuan. Dengan demikian yang semula butuh waktu enam hari menjadi dua hari.

Jika sebelumnya pekerja asing dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham diwajibkan mengantongi IMTA, kini tak harus mengantongi IMTA. Sebelumnya, untuk pekerjaan terkait kondisi emergency dan maintenance, kedatangan pekerja asing  bersamaan dengan IMTA, kini pekerja asing diperbolehkan masuk Indonesia terlebih dahulu dan pengajuan IMTA paling lambat dua hari setelah bekerja.

Sebelumnya, pemberi kerja tak boleh mempekerjakan pekerja asing yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain, kini rangkap pekerjaan itu diperbolehkan, namun hanya untuk jabatan sejenis, serta hanya pada sektor pendidikan, pelatihan vokasi, e-commerce dan sektor Migas. 

Jika sebelumnya izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris hanya terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, kini izin lokasi kerja bersifat nasional. Namun, untuk jabatan teknis tetap mengacu pada kabupaten/kota tertentu.

“Jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh beberapa instansi, kini pengawasan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi,” ungkap Hanif. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council Alexander J Feldman mengatakan, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi magnet bagi investor berinvestasi di Indonesia. Tentu diharapkan dengan proses perizinan yang mudah. 

“Proses perizinan untuk pekerja asing yang mudah, sangat membantu kelancaran investasi untuk sama-sama memajukan perekonomian. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan Indonesia, semoga rencana memberikan proses perizinan yang cepat, segera terlaksana," kata Alexander.


(ROS)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

6 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA