BNI-OnlinePajak Genjot Penerimaan Pajak hingga Rp700 Miliar

Husen Miftahudin    •    Rabu, 06 Apr 2016 17:09 WIB
bni
BNI-OnlinePajak Genjot Penerimaan Pajak hingga Rp700 Miliar
Direktur OnlinePajak Charles Guinot. MTVN/Husen Miftahudin.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama OnlinePajak melakukan penandatanganan kerja sama pembayaran pajak melalui aplikasi berbasis daring. Dengan ini, seluruh nasabah BNI dapat melakukan penghitungan, setor, dan lapor pajak online atau e-filling melalui aplikasi daring milik OnlinePajak.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh pendiri dan Direktur OnlinePajak Charles Guinot dengan General Manager Transactional Banking Services BNI Welan Palilingan ini juga memudahkan pengguna aplikasi OnlinePajak untuk membayar pajak menggunakan akun BNI.

"BNI adalah bank milik negara pertama dan salah satu bank terbesar di Indonesia yang mengembangkan layanan pembayaran pajak secara online. Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, kami dapat meningkatkan penerimaan pajak secara bersama-sama," ungkap Guinot, di Hotel Mandarin Oriental, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).

Kerja sama ini dinilai mampu menggenjot penerimaan pajak sebanyak Rp700 miliar melalui aplikasi OnlinePajak. Guinot yakin mampu mendorong penerimaan pajak sebesar itu, sebab dengan aplikasi tersebut membuat pengguna lebih mudah melakukan pembayaran pajak.

Dalam laporan Bank Dunia dan PWC pada 2015, Indonesia menempati urutan 148 dari 189 negara di dunia untuk urusan kemudahan penuntasan pajak. Dibutuhkan 259 jam untuk melakukan hitung, setor dan lapor pajak perusahaan. Sedangkan di negara-negara Asia Pasifik lainnya, rata-rata hanya membutuhkan waktu selama 231 jam.

"Ketika kami membangun aplikasi OnlinePajak, kami tahu kepatuhan pajak merupakan masalah di Indonesia. Aplikasi kami mampu menyelesaikan masalah administrasi perusahaan, terutama untuk hitung, setor dan lapor pajak online (e-filing) dalam satu aplikasi terpadu dengan cepat dan mudah," yakinnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob T Ananta mengklaim bahwa kerja sama ini dapat membantu pemerintah dalam mendorong penerimaan pajak yang signifikan. Dengan demikian, maka tingginya capaian penerimaan pajak mampu mendorong pembangunan yang lebih cepat.

"Kami optimistis, kemudahan yang kami tawarkan kepada para pembayar pajak dengan volume besar dan mengutamakan efisiensi tinggi, akan mengalihkan pembayaran pajaknya ke BNI. Seiring dengan layanan BNI yang terus berkembang ke arah paperless dan digital," tutup Bob.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun atau 80 persen dari APBN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, sebanyak 61,4 persen penerimaan negara ini berasal dari akun-akun perusahaan yang 76,8 persen di antaranya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bukti potong pajak.


(SAW)