Utang Merpati Tembus Rp10 Triliun

   •    Rabu, 14 Mar 2018 23:19 WIB
merpati sekarat
Utang Merpati Tembus Rp10 Triliun
Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Jakarta: Utang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (MNA) semakin membengkak. Berdasarkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, utang PT MNA sudah tembus Rp10 Triliun. 

"Posisi tagihan kreditur sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan sudah tembus Rp10 triliun," kata Tim Pengurus PKPU PT MNA Alfin Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Maret 2018.

Namun, lanjut Alfin, data tersebut belum final karena masih akan dicocokkan lebih lanjut dalam Rapat Pencocokan Piutang yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, 19 Maret 2018.

Alfin menuturkan, tagihan terbesar PT MNA berasal dari Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) dengan total tagihan masing-masing sekitar Rp2,6 Triliun. Disusul tagihan-tagihan dari sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yakni PT PANN (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Garuda Indonesia (Persero), dan Bank Mandiri.

"Juga ada tagihan dari kantor pajak yang cukup besar nilainya. Ada juga beberapa tagihan dari perusahaan swasta nasional dan asing," kata dia.

Menurutnya, sampai saat ini PT MNA belum menyampaikan proposal perdamaian. Ia memprediksi PT MNA tengah fokus terhadap verifikasi tagihan yang masuk. 

Baca: Dua Investor Masih Tertarik Hidupkan Kembali Merpati Airlines

PT MNA berhenti beroperasi sejak Februari 2014 saat Kementerian BUMN masih dipimpin Dahlan Iskan. Berbagai upaya untuk menyelamatkan MNA telah dilakukan, namun menemui jalan buntu karena restrukturisasi aset dan rencana penjualan tidak menguntungkan lagi. 

Saat ini MNA mengandalkan kegiatan usaha dari dua anak usahanya, yaitu PT Merpati Maintenance Facility (MMF) dan PT Merpati Training Centre (MTC).

Kunci keberhasilan proses PKPU MNA adalah substansi proposal perdamaian yang nantinya akan diberikan oleh PT MNA dalam proses PKPU dan juga dukungan dari para kreditur. 

Menurut Alfin, sepatutnya Kementerian BUMN dapat menjembatani komunikasi antara PT MNA dengan kreditur-kreditur yang berasal dari BUMN.

"PT MNA ini kan termasuk pelopor maskapai penerbangan nasional dan memiliki sejarah dalam dunia kedirgantaraan Indonesia. Suatu kebanggaan apabila MNA dapat terbang lagi di langit Nusantara," kata Alfin.



(UWA)