BI Perkirakan Transaksi Nontunai akan Semakin Besar

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 06 Dec 2017 14:44 WIB
bank indonesiatransaksi non tunaiemoney
BI Perkirakan Transaksi Nontunai akan Semakin Besar
Ilustrasi (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan transaksi nontunai akan semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi perkembangan transaksi nontunai sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang semakin mudah, murah, dan efisien.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengakui pergeseran pola transaksi dari tunai ke nontunai tidak bisa dihindari. Bahkan saat ini berbagai layanan yang memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan fintech sudah semakin sering dijumpai dan tak jarang lebih dipilih karena memberikan kemudahan.

"Tentu kalau kita lihat perkembangan dunia arahnya memang transaksi nontunai. Kalau kita bicara pembayaran nontunai seperti e-commerce, bicara tentang fintech adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari," kata Mirza, dalam sebuah diskusi, di Hotel Westin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Desember 2017.

Selaku regulator di sistem pembayaran, BI perlu membangun sejumlah pilar strategis untuk mendorong transaksi nontunai. Pertama, yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan membangun elektronifikasi di mana masyarakat diminta untuk beralih menggunakan nontunai dalam bertransaksi.

"Sekarang kita sudah mulai dengan jalan tol pada Oktober lalu, dan berlangsung baik. Kemudian bantuan sosial, kami bantu pemerintah untuk mendorong perbankan yang menyalurkan bantuan sosial secara nontunai," jelas dia.

Selain itu, BI juga menciptakan infrastruktur yang dapat memudahkan terselenggaranya transaksi nontunai. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat.

Selanjutnya adalah pilar pengawasan yang bertujuan agar tetap melindungi masyarakat yang menggunakan nontunai. Misalnya saja saat ini untuk e-commerce yang memiliki dompet elektronik dan memiliki kumpulan dana masyarakat dan jumlahnya di atas Rp1 miliar harus mendapatkan izin dari BI.

"Kordinasi juga adalah hal yang penting. Hal ini untuk menyinkronisasikan kebijakan dan respons dari pelaku usaha. Untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan nyaman, maka diperlukan koordinasi antara stakeholders yang dalam hal ini termasuk OJK, Kemenko Perekonomian, Kominfo, Kementerian Perdagangan," pungkasnya.


(ABD)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA