Pengawalan Pasokan Bahan Pokok Dinilai Efektif Menutup Ruang Spekulasi

Husen Miftahudin    •    Kamis, 15 Jun 2017 09:27 WIB
bahan pokok
Pengawalan Pasokan Bahan Pokok Dinilai Efektif Menutup Ruang Spekulasi
Pedagang menjajakan bahan pokok di pasar. (Foto: Antara/Rahmad).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komitmen dan kebijakan Kementerian Perdagangan(kemendag) dinilai mulai terasa menyempitkan ruang spekulasi. Sejumlah harga komoditas pokok yang biasanya menjulang akibat kenaikan permintaan menjelang Lebaran, pada tahun ini relatif stabil.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah, menjelaskan penentu harga bahan pokok dilihat dari faktor supply dan demand. Menjelang puasa dan Lebaran, demand naik lantaran masyarakat ingin mengonsumsi lebih banyak ketika Lebaran.

"Lalu jika dilihat dari supply-nya, terdapat dua faktor penentu. Pertama adalah kondisi barang komoditas tersebut masuk masa panen sehingga harusnya supply meningkat. Yang kedua, walaupun sudah meningkat tapi ada penimbunan, ini yang menimbulkan harga bergejolak," ujar Imaduddin lewat keterangan tertulis, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Selain itu, masalah rantai distribusi yang panjang juga mempengaruhi supply sehingga akan mempengaruhi harga. Dalam hal ini, tugas pemerintah cukup berat untuk memastikan supply barang cukup.

"Penyelesaian permasalahan spekulan atau yang biasa disebut mafia pangan ini seolah menjadi agenda hisap jempol pemerintah semata. Harga daging sapi misalnya, pada tahun lalu pemerintah dikritik habisan lantaran rakyat baru bisa menikmati daging dengan menukar uang kisaran Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram," papar dia.

Imaduddin melihat bahwa sejumlah kebijakan Kemendag dapat mencegah terjadinya penimbunan dan praktik sejenis. Di sisi lain, Kemendag juga memperkuat pengawalan harga bahan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Ekonom senior, Aviliani, menambahkan bahwa kebijakan kerja sama pemerintah pusat, khususnya Kemendag dengan pemerintah daerah untuk menjaga supply dan demand. "Kebijakan itu patut mendapat dukungan karena pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui keadaan supply demandnya daerah mereka masing-masing," tutup dia.


(HUS)