Pembebasan PBB dan NJOP Ditargetkan Pada 2016

Iqbal Musyaffa    •    Minggu, 01 Feb 2015 14:01 WIB
njop
Pembebasan PBB dan NJOP Ditargetkan Pada 2016
Pembebasan PBB dan NJOP Ditargetkan Pada 2016. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, rencana pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta nilai jual objek pajak (NJOP) untuk rumah sederhana, rumah ibadah, serta bangunan bersifat sosial ditargetkan pada tahun 2016.

"Secara lisan saya sudah menyampaikan permohonan untuk membahas hal tersebut kepada Menteri Keuangan. Dan beliau sudah mempersiapkan saya untuk menghadap," ujar Ferry ketika ditemui di Banjarmasin, seperti dikutip Minggu (1/2/2015).

Namun, Ferry mengatakan belum dapat menemui menteri keuangan dalam waktu dekat karena kementerian keuangan saat ini masih sibuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Nasional-Perubahan (APBNP).

Ferry mengatakan, wacana pembebasan PBB dan NJOP ini tidak akan membebani pengusaha ataupun investor. "Justru mereka senang dengan wacana ini. PBB hanya perlu dibayarkan satu kali, yaitu pada awal transaksi jual beli bangunan," kata dia.

Selain itu, wacana ini juga dinilainya sangat membantu masyarakat. Selama ini masyarakat selalu dibebani oleh PBB yang harus dibayarkan setiap tahun, begitupun dengan NJOP tanah yang relatif tinggi di setiap daerah.

"Saya sudah sampaikan kepada asosiasi pengembang (REI) agar NJOP tidak dimasukkan ke dalam komponen harga jual rumah," cetusnya.

Selama ini pengembang sudah mendapat keuntungan terlalu banyak dari NJOP yang dimasukkan ke dalam komponen harga jual rumah, selain juga mendapat keuntungan dari sertifikat rumah yang mereka agunkan ke bank selama pembeli rumah belum melunasi cicilan pembelian perumahannya.

"Saya harapkan pembahasan mengenai wacana ini selesai pada tahun ini sehingga dapat diterapkan mulai tahun depan," pungkasnya. 


(WID)