Jakarta: Pengamat sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menyatakan, peminjaman jagung dari dua perusahaan pakan ternak dinilai kurang tepat. Dwi mengatakan, langkah Kementerian Pertanian (Kementan) memilih meminjam jagung dari dua perusahaan pakan ternak besar (feedmill), yaitu Charoen Pokphand, dan Japfa, sebanyak 10 ribu ton, dinilai kurang pas dilakukan.
Ia menjelaskan, volume 10 ribu ton pun sebenarnya bukan jumlah yang besar. Pasalnya, 10 ribu ton setara dengan produksi 1.000 hektare lahan jagung. Jika jumlah ini dilakukan dengan meminjam, maka klaim surplus jutaan ton bisa menjadi pertanyaan publik.
Saat ini, kata dia, harga jagung bahkan ada yang mencapai Rp6.000 per kilogram dan sangat memberatkan peternak sehingga pemerintah berupaya memberikan jagung kepada peternak dengan harga yang lebih terjangkau.
"Bulog kan disuruh pemerintah impor jagung 100 ribu ton. Nah ini kebutuhan bukan sebulan dua bulan lagi, tapi saat ini juga. Akhirnya terpaksa pinjam sana sini termasuk ke swasta," tuturnya dikutip dari Antara, Minggu, 18 November 2018.
Ihwal peminjaman ini sendiri dikatakan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak (Dirbitpro) Kementan, Sugiono. Ia mengungkapkan, pinjaman masing-masing sebanyak 5 ribu ton kepada tiap feedmill tersebut dikarenakan memang sudah ada kekurangan jagung di lapangan. Sementara itu, impor jagung yang direkomendasikan Kementan membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke Tanah Air.
"Ini kan tetap ayam kudu makan jagung, nggak bisa menunggu. Jadi, kita meminjam dulu. Di lapangan memang tidak mencukupi jadi melakukan peminjaman dulu ya," ungkapnya.
Nantinya pinjaman dari kedua feedmill tersebut akan diserahkan kepada Bulog. Badan logistrik tersebutlah yang nantinya akan menyalurkan jagung-jagung tersebut kepada para peternak yang membutuhkan jagung dengan harga Rp4 ribu per kilogram. Pinjaman tersebut pun akan segera dikembalikan ketika impor jagung sebanyak 100 ribu ton tiba.
"Tapi ini khusus untuk peternak kecil, peternak mandiri, yang UMKM itu," imbuhnya lagi.
Sugiono melanjutkan, sebenarnya bukan hanya kepada Charoen Pokphand dan Japfa pihaknya meminta bantuan. Semua feedmill sudah diminta dan memang sebelumnya juga sudah melakukan CSR untuk membagikan jagung kepada peternak mandiri.
(SAW)
Kementerian Pertanian (Kementan) berencana melakukan ekspor jagung dalam dua bulan mendatang atau saat musim panen puncak di Maret…
Pemerintah kembali melakukan penambahan impor jagung sebanyak 30 ribu ton tahun ini.
Pemerintah harus memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan
Kementan telah mendistribusikan bantuan bibit jagung dalam meningkatkan produksi petani.
Bulog perlu melakukan inovasi terkait penyaluran jagung untuk pakan ternak agar bisa menyentuh peternak kecil. hal ini karena sela…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
Menurut Menaker Hanif Dhakiri, koperasi pekerja mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyakini nilai ekspor ke Korea bakal meningkat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku fokus mendukung unicorn untuk mewujudka…
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam menilai unicorn.…
Sistem OSS mengurangi penyelewengan-penyelewengan proses perizinan.
Presiden Joko Widodo berharap produk-produk Indonesia bisa 'menjajah' pasar negara-negara lain di dunia.
Dialog sosial dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada berubahn…
Salah satu data yakni soal impor jagung dan beras bersumber dari kementerian.
Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menyarankan agar kedua calon presiden …
Volume ekspor karet alam Sumatera Utara selama Januari 2019 mencapai 33.679 ton atau turun 3,4 persen dibanding Desember 2018 akib…
Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…