Serial Tax Amnesty

Ruang Lingkup dan Siapa Saja yang Boleh Ikut Tax Amnesty?

M Studio    •    Rabu, 03 Aug 2016 00:00 WIB
berita bca
Ruang Lingkup dan Siapa Saja yang Boleh Ikut Tax Amnesty?
Tax Amnesty memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak (Foto:Dok.BCA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam sosialisasi terkait Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak mengampanyekan tagline "ungkap, tebus, lega." Tagline tersebut memiliki makna atas upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara khususnya dari pajak.

Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id disebutkan bahwa "ungkap" merupakan sebuah pernyataan dari Wajib Pajak (WP) untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar negeri, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir.

Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa akibat kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami WP. Sehingga, kolom harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

"Tebus" adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berupa pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh WP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Uang tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif utang tebusan dengan nilai harga bersih yang telah diungkapkan oleh WP.

"Lega" adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi WP manakala mereka telah memanfaatkan Pengampunan Pajak.

Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, maka WP akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Siapa sajakah pihak yang dapat memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty?
1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Kebijakan Tax Amnesty juga dapat dimanfaatkan oleh golongan yang lebih luas. Antara lain wajib pajak(WP) yang belum terdaftar, WP yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), WP yang belum membayar pajak, WP yang belum melaporkan penghasilan atau kurang melaporkan penghasilannya, termasuk WP yang dalam penyampaian SPT-nya terdapat kesalahan.

Sedangkan pihak-pihak yang tidak boleh mengikuti kebijakan Amnesti Pajak adalah WP yang sedang:
1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
2. Dalam proses peradilan
3. Menjalani hukuman pidana Atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Lebih jauh, ruang lingkup pengampunan yang diberikan kali ini lebih luas, di mana Tax Amnesty memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak.

Menteri Keuangan RI menjamin data yang masuk tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya.

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak:

1. Penghapusan pajak terutang (PPhdan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya

2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham.

Sumber: Website BCA Prioritas


(ROS)

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

5 hours Ago

Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya melakukan kebijakan me…

BERITA LAINNYA