Rencana Batas Impor Tembakau Perlu Ditelaah Ulang

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 20 Jun 2017 12:48 WIB
tembakau
Rencana Batas Impor Tembakau Perlu Ditelaah Ulang
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu mengkaji ulang wacana pembatasan impor tembakau yang bertujuan agar industri hasil tembakau menyerap 100 persen tembakau Indonesia.

Beleid tata niaga tembakau yang akan diteken Menteri Perdagangan ini perlu mempertimbangkan aspek industri, selain juga aspek pertanian. Pasalnya, sebagian produksi tembakau Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan industri lantaran kualitasnya.

"Industri juga membutuhkan jenis dan kualitas tembakau yang sesuai. Saya pikir, semua aturan harus dilihat dari segala aspek," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda, dalam keterangannya, di Jakarta, ‎Senin 20 Juni 2017.

Dia menyebutkan, pemerintah bersama dengan industri perlu terus bekerja sama meningkatkan kualitas produksi petani tembakau Indonesia melalui kemitraan. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sumber daya manusia hingga bimbingan pertanian.

Pola kerja sama tersebut, bilang dia, dinilai mampu menjawab persoalan rendahnya kualitas tembakau Indonesia sehingga serapannya belum maksimal.

Huda mengkhawatirkan, jika pemerintah bersikeras memberlakukan pembatasan impor tembakau, industri hasil tembakau akan kekurangan pasokan sehingga aktivitas produksinya terganggu. Hal ini pun berpotensi meningkatkan perdagangan rokok ilegal yang telah mencapai sekitar 11,7 persen pada 2014. "‎Negara akan dirugikan besar di sini," tambah Huda.




Berdasarkan studi Universitas Indonesia pada 2013, negara telah mengalami kerugian hingga Rp8 triliun akibat perdagangan rokok ilegal.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, kebijakan pembatasan impor tembakau sebaiknya agar dilakukan secara bertahap. Kementerian Perdagangan yang sedang menggodok kebijakan ini sebaiknya bisa menyeimbangkan antara kepentingan petani dan juga industri hasil tembakau (IHT).

"Misalnya, minimum yang diserap tahun ini 50 persen. Tahun kedua 75 persen. Tahun ketiga dan seterusnya 100 persen," jelas Rosan.

Wacana pembatasan impor tembakau ini terdapat di dalam rancangan peraturan menteri perdagangan yang mengatur tata niaga impor tembakau yang diperkirakan rampung pada 2017. Jika mau mendapatkan izin impor, maka pabrikan wajib menyerap tembakau lokal.

Wacana pembatasan impor ini berawal dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Di penghujung 2016, Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Pertembakauan yang merupakan RUU Inisiatif DPR RI untuk masuk dalam proses pembahasan dengan Pemerintah pada tahun sidang 2017.


(AHL)