Anggota DPR Usulkan Kenaikan Anggaran BPOM

   •    Minggu, 10 Sep 2017 18:25 WIB
bpom
Anggota DPR Usulkan Kenaikan Anggaran BPOM
Petugas BPOM Aceh. Ant/Ampelsa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan alokasi anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu ditambah karena badan tersebut akan membentuk kantor-kantor di tingkat kabupaten/kota.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengamanatkan pembentukan Kantor BPOM di kabupaten/kota dan penambahan satuan organisasi tata kerja baru," kata Saleh dikutip dari Antara, Minggu 10 September 2017. 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan dalam pembahasan anggaran, pihak BPOM menyatakan belum ada anggaran untuk pembentukan kantor-kantor BPOM dan penambahan satuan organisasi tata kerja baru tersebut.

"Bila itu benar maka pembentukan Kantor BPOM di kabupaten/kota dan penambahan satuan organisasi tata kerja baru itu tidak akan bisa berjalan maksimal," tuturnya.

Saleh mengatakan pembentukan kantor BPOM di kabupaten/kota sangat penting karena balai BPOM di tingkat provinsi tidak cukup efektif mengawasi seluruh kabupaten/kota. Hal itu sangat dirasakan terutama di provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas.

Selain itu, pembentukan satuan organisasi tata kerja baru berupa deputi bidang penindakan juga sangat penting. Saleh menilai selama ini BPOM lambat bertindak karena harus berkoordinasi dengan instansi lain dalam melakukan penindakan.

"Bila ada deputi penindakan, saya berharap BPOM lebih cepat dalam menangani persoalan obat, makanan dan kosmetik yang terjadi di Indonesia" katanya.

Karena itu, Saleh berharap Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan perhatian khusus kepada BPOM. Penguatan peran BPOM perlu menjadi prioritas karena perlindungan warga negara dalam mengonsumsi obat dan makanan harus diutamakan.

"Kami merekomendasikan agar BPOM segera memebicarakan persoalan ini dengan Kemenkeu dan Bappenas. Masih ada waktu sebelum APBN 2018 ditetapkan," pungkas dia. 


(SAW)