Perjuangan Mewujudkan Infrastruktur

   •    Jumat, 19 May 2017 13:25 WIB
infrastruktur
Perjuangan Mewujudkan Infrastruktur
Ilustrasi. (FOTO: MI/Atet Dwi Pramadia)

PEMERINTAHAN Joko Widodo bukan hanya melakukan pembangunan mental, melainkan juga pembangunan fisik berbentuk infrastruktur.

Tujuannya terutama memperbesar perekonomian sehingga berefek pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebangkitan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan tidaklah enteng.

Target pemerintah hingga 2019, antara lain pembangunan 1.000 km tol, 3.258 km rel kereta api, 15 bandar udara baru dan 10 perluasan bandara, serta 20 pelabuhan laut dan perluasan pelabuhan. Pembukaan akses jalan di daerah yang sangat kurang terjangkau juga disoroti, layaknya wilayah pedalaman Papua dan area perbatasan dengan negara tetangga.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meninjau pembukaan akses jalan di perbatasan di Papua dengan motor trail.

Ruas Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu tersebut merupakan bagian dari segmen 5 Trans-Papua dengan panjang 284,3 km yang pada 2016 dapat ditembus bekerja sama dengan Direktorat Zeni TNI-AD.




Saat ini, ruas jalan Wamena hingga Mumugu yang sudah berfungsi sepanjang 90 km, yaitu dari Wamena-Habema-Mbua. Masyarakat sudah menggunakan ruas jalan ini dengan kendaraan double cabin walaupun jumlah kendaraan yang lewat masih terbatas.

Dari Mbua menuju Mumugu walaupun sudah terbuka tapi belum fungsional karena masih terdapat 35 jembatan yang sedang dibangun, yakni 14 jembatan pada ruas Habema-Mapenduma dan 21 jembatan di ruas Mapenduma-Kenyam-Mumugu.

Pembangunan jembatan itu telah dimulai sejak 2016 dan selesai pada akhir 2018. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp430 miliar.

"Pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antarkota atau kabupaten untuk membuka keterisolasian, tapi yang terpenting dapat menurunkan angka kemahalan," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Bendungan

Untuk ketersediaan air di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian PU-Pera membangun bendungan dan embung. Basuki melanjutkan bahwa pembangunan 65 bendungan diperlukan demi mendukung ketahanan air dan pangan sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 65 bendungan itu meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru. Hingga akhir 2019, ditargetkan pembangunan 29 bendungan tuntas dan akan menambah tampungan air sebanyak 2 miliar meter kubik.

"Kita punya 230 bendungan yang mencukupi bagi 11 persen layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta hektare (ha). Air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun sehingga pola tanam bisa dua kali dalam setahun. Bila sumber air dari tadah hujan hanya mampu satu kali setahun. Pembangunan 65 bendungan itu untuk meningkatkan luas lahan irigasi yang mendapat suplai air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga meningkatkan jumlah dan hasil panen," jelas Basuki.

Baca: Kementerian PUPR Bangun 49 Bendungan Baru

Sampai dengan 2016 telah diselesaikan pembangunan tujuh bendungan, yaitu Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab, Paya Seunara, dan Teritib. Pada 2017 ditargetkan tambahan tiga bendungan selesai, yaitu Raknamo, Tanju, dan Marangkayu.

Pada tahun ini pula akan dibangun sembilan bendungan baru dengan total kebutuhan dana untuk konstruksi dan supervisi sebesar Rp18,25 triliun.

Sembilan bendungan itu ialah Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatra Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Temef di Nusa Tenggara Timur.

Tidak selesai di situ.

Pemerintah pun menargetkan sejuta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mempercepat pembangunan itu, Kementerian PU-Pera memiliki berbagai program/skema pembiayaan perumahan agar MBR memiliki akses ke perbankan.

"Selain skema Kredit Kepemilikan Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, kami juga memiliki KPR Selisih Suku Bunga dan Bantuan Uang Muka. Ke depan juga dikembangkan skema yang berbasis tabungan. Kami juga sedang berupaya meningkatkan akses MBR sektor informal karena realisasi KPR subsidi untuk kelompok tersebut masih sangat rendah," tutur ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

Pada infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan tol laut sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Jokowi untuk memanfaatkan wilayah lautan Indonesia. Baru-baru ini Kemenhub membuka rute Bitung-Davao (Filipina) dengan menggunakan kapal Ro-Ro. Hal ini guna melancarkan perdagangan dan perekonomian masyarkat di perbatasan dengan Filipina.

Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Kuala Tanjung (Medan) diproyeksikan sebagai hub internasional. Kemenhub pun berhasil mendatangkan kapal-kapal besar mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini guna menekan biaya logistik serta pasokan ekspor impor melalui pelabuhan bisa secara langsung masuk ke Indonesia. (Media Indonesia)

 


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

5 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA