Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi Dirumuskan

Suci Sedya Utami    •    Senin, 03 Dec 2018 12:19 WIB
transportasikementerian perhubungangerbang pembayaran nasional
Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi Dirumuskan
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga (kiri). (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)

Jakarta: Pemerintah berkeinginan untuk mengintegrasikan semua moda transportasi Tanah Air dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Saat ini beberapa moda transportasi memang telah terhubung dengan GPN namun satu dan lainnya belum sepenuhnya terintegrasi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga mengatakan saat ini pemerintah tengah merumuskan agar sistem yang digunakan oleh satu moda transportasi bisa diberlakukan juga di moda transportasi lainnya.

Misalnya saja PT Kereta Commuter Indonesia (KCl) sebagai operator KRL memiliki sistem sendiri untuk membaca kartu-kartu yang digunakan sebagai alat untuk membayar. Begitu juga dengan Transjakarta. Nantinya, kata Elly sistem-sistem tersebut akan diarahkan menjadi inter-operable.

"Jadi mau pakai kartu manapun dia bisa menjadi satu," kata Elly dalam focus group discussion, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.

Elly menjelaskan nantinya pihaknya akan menetapkan spesifikasi untuk sistem tersebut agar bisa terintegrasi antarmoda transportasi. Sehingga nantinya kartu-kartu yang ada seperti kartu multi trip (KMT) yang biasa digunakan di KRL, lalu kartu-kartu multifungsi yang dikeluarkan oleh perbankan bisa di 'tap' untuk semua moda.

"?ni yang sedang kita diskusikan, masih belum selesai untuk bisa mendapat mana yang bisa inter-operable," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo mengatakan nantinya reader (mesin pembaca kartu) bisa membaca semua kartu. "Jadi tidak berarti satu kartu yang berlaku untuk semua. Tapi satu reader bisa membaca semua kartu," tutur Sugiharjo.

Dirinya menambahkan dengan adanya intergrasi sistem pembayaran dalam GPN ini bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi transportasi.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA