Menhub Bantah Kerja Sama Konsensi Dianggap Jual Aset Negara

Antara    •    Rabu, 15 Nov 2017 11:54 WIB
papuafreeport
Menhub Bantah Kerja Sama Konsensi Dianggap Jual Aset Negara
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi--Metrotvnews.com/Dian

Jakarta: Kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing tidak disamakan dengan menjual aset negara. Pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui konsesi merupakan upaya menyikapi keterbatasan dana APBN.

"Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah. Selain itu, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu 15 November 2017.

Budi mengatakan, kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing  di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Yang diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.

Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan. Seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.

"Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan melakukan kerja sama dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung," ujarnya.

Pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain. Seperti Malaysia, Tiongkok, hingga Inggris.  

Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional.

"Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan dan itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing. Sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan Kuala
Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal," ujarnya.

Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan. Sehingga APBN dapat dialihkan untuk  pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.

Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati. "Jadi bukan APBN lagi," katanya.

Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir di mana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik. "Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif," tukasnya.


(YDH)