Ancaman AS Berdampak Kecil bagi Indonesia

Jakarta: Amerika Serikat (AS) berencana memberikan pemotongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5,000 produk dari total 13 ribu jenis produk yang dikenal oleh pemerintah Amerika Serikat (The Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum) GSP.

Hingga saat ini Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen, serta perkayuan. Tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa berdasarkan laporan GSP AS di 2016, Indonesia hanya memperoleh manfaat GSP sebanyak USD1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada 2016 sebesar USD20 miliar.

"Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat GSP," kata dia dalam keterangan resminya, Senin, 9 Juli 2018.

Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS untuk Indonesia diekspor oleh Indonesia ke AS. Manfaat GSP AS untuk Indonesia akan diberikan hingga Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP AS sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitation (CNL) yang ditentukan atau hingga periode program GSP berakhir pada 31 Desember 2020.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses kajian dengan Pemerintah AS, yakni review terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan kajian terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya oleh AS apabila diekspor oleh Indonesia ke AS. Kajian terhadap kelayakan Indonesia untuk menerima GSP AS dikoordinasikan oleh USTR.

Dalam kajian ini, AS akan mengevaluasi apakah Indonesia masih layak atau tidak untuk memperoleh GSP AS berdasarkan parameter (pertama) evaluasi akses pasar Indonesia terhadap produk dan pelaku usaha AS, (kedua) evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, dan (ketiga) jaminan hak tenaga kerja.

"Sedangkan review kedua merupakan review tahunan yang dikoordinasikan oleh US ITC. Review tahunan terhadap produk GSP sudah dilakukan pada Januari-April 2018 dan sudah selesai dilakukan meskipun belum ada pengumuman lebih lanjut terkait perubahan produk yang akan diberikan manfaat GSP-nya untuk Indonesia," jelas dia.

Kajian kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP masih berlangsung dan sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses kajian ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir 2018.

Apabila proses review kelayakan ini memberikan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, Indonesia akan kehilangan manfaat GSP segera setelah rekomendasi tersebut ditetapkan oleh Presiden AS. Apabila Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP, produk ekspor Indonesia ke AS yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN) oleh AS seperti sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS.

"Secara keseluruhan kami menganggap proses review kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP AS sebagai suatu proses yang penting untuk menjaga hubungan perdagangan strategis Indonesia-AS yang saling menguntungkan. Selain membantu daya saing beberapa produk ekspor Indonesia, kami menganggap pemberian GSP AS kepada Indonesia terutama dibutuhkan oleh pelaku usaha dan konsumen AS," jelas dia.

 


(SAW)