Menteri Rini: Indonesia Bisa jadi Negara Digdaya

Ade Hapsari Lestarini    •    Kamis, 20 Apr 2017 10:39 WIB
bumn
Menteri Rini: Indonesia Bisa jadi Negara Digdaya
Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO: Antara/Akbar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri BUMN Rini M Soemarno menilai Indonesia bisa mewujudkan ambisi menjadi negara yang digdaya. Rini mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dengan mengelaborasi kekayaan alam dan sumber daya manusia.

Potensi besar ini, tegas dia, harus dimanfaatkan oleh BUMN dengan memberikan dukungan untuk menggarap dan merealisasikan potensi di berbagai sektor bisnis di Indonesia tersebut.

"Namun diperlukan kesatuan visi dan misi BUMN, untuk itu kami terus membangun Semangat BUMN Hadir untuk Negeri untuk merealisasikan visi dan misi tersebut," kata Rini, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Bukan tanpa alasan Indonesia bisa menjadi negara digdaya. Rini menyebut, pencapaian pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir tidak lepas dari peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

"Komitmen 118 BUMN untuk menjadikan Indonesia maju, senantiasa diperkuat lewat berbagai ajang yang memperkuat sinergi, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)," paparnya.

Oleh karena itu, menjelang pertengahan tahun ini, sebanyak 28 perusahaan pelat merah yang berulang tahun selama periode Februari-April  2017 akan menggelar kegiatan CSR bersama di Yogyakarta.

Adapun pada acara Hut Bersama yang akan digelar 21-22 April akan mengangkat tema "Sinergi BUMN Hadir untuk Negeri, Menuju Indonesia Digdaya". Tema tersebut menegaskan bahwa hanya dengan melakukan sinergi, Indonesia bisa menjadi negara yang tak terkalahkan.

Dalam misinya Hadir untuk Negeri di Yogyakarta dan Jawa Tengah, setidaknya ada 28 BUMN yang akan memberikan bantuan CSR di berbagai bidang. Bantuan yang cukup strategis antara lain pembangunan Balai Ekonomi Desa atau Balkondes.

"Hal ini merupakan bagian dari target pembangunan 100 Balkondes yang akan diwujudkan perusahaan plat merah pada tahun ini. Balkondes merupakan etalase perekonomian di daerah, ruang untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada," tutur Rini.

Selain Balkondes, sejumlah bantuan baik bantuan sosial ataupun pembangunan fisik juga akan segera dinikmati masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di antaranya, renovasi rumah ibadah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan alat kesehatan hingga perbaikan jalan dan drainase, serta bantuan di sektor pertanian.

"Karena sejak awal, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat," tegas Rini.

Sekadar diketahui, sebanyak 28 perusahaan BUMN yang terlibat dalam kegiatan CSR bersama ini merupakan entitas milik pemerintah yang berulang tahun pada periode Februari-April 2017. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Perum Jasa Tirta 1, PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Selanjutnya PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Selain itu, BUMN yang juga ikut berulang tahun pada periode tersebut adalah Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), serta PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Kemudian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Taspen (Persero).


(AHL)

Salah Kaprah Biaya Isi Ulang

Salah Kaprah Biaya Isi Ulang

9 minutes Ago

Pengenaan biaya isi ulang bertentangan dengan semangat mewujudkan gerakan transaksi nontunai ya…

BERITA LAINNYA