Legislator Minta Pemerintah Tidak Pencitraan terkait Freeport Indonesia

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 10 Oct 2017 11:09 WIB
freeport
Legislator Minta Pemerintah Tidak Pencitraan terkait Freeport Indonesia
Tambang Freeport (AFP PHOTO/OLIVIA RONDONUWU)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta lebih terbuka dan memberikan informasi yang jelas dari setiap kesepakatan yang terjalin dengan PT Freeport Indonesia. Jangan sampai kesepakatan-kesepakatan dengan Freeport Indonesia jadi alat pencitraan pemerintah.

Hal tersebut seperti dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian. Ramson menilai, selama ini posisi pemerintah tidak jelas dan tidak tegas. Ia melihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan ke publik seakan-akan dapat menaklukan Freeport dengan kesepakatan divestasi 51 persen.

Tetapi, lanjutnya, saat surat dari CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson bocor dan menyatakan penolakan maka ternyata belum ada kesepakatan bahwa perusahaan tersebut mau melakukan divestasi. Tentu hal itu sangat disayangkan mengingat persoalan ini masih belum terselesaikan secara maksimal.

"Namun, sesudah surat CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson ke Menkeu RI bocor ke publik, baru terbuka bahwa apa yang dinyatakan Presiden Jokowi tentang divestasi 51 persen saham Freeport selama 40 tahun belum jelas," kata Ramson, kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Kemudian, lanjut Ramson, pemerintah dinilai lemah karena lagi-lagi memberikan perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang artinya Freeport saat ini terus berstatus ganda. Sudah sewajarnya pemerintah tegas kepada Freeport agar manfaat yang didapatkan masyarakat lebih maksimal.

"Dan malah sekarang menunjukkan kelemahan bahwa belum ada kesepakatan yang jelas dan terperinci mengenai divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Malah pemerintah akan memperpanjang IUPK dan memperpanjang izin export konsentrat. Dan di satu sisi bercabang antara mereferensi KK atau IUPK," jelas dia.

Untuk itu, ia meminta, pemerintah dapat lebih tegas dalam setiap keputusan yang dijalin dengan Freeport Indonesia. Setiap keputusan harus memikirkan yang terbaik untuk negara dan masyarakat.

"Maunya kita Komisi VII DPR, tentunya yang terbaik untuk negara, masyarakat Papua, dan rakyat Indonesia. Tapi yang ekskutor itu pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup merealisasikan dan cenderung pencitraan ya kita di DPR tidak bisa berbuat lebih," tutup dia.

 


(ABD)