BKPM-Kemensos Kembangkan SKSTN Senilai Rp1,48 Triliun

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 15 Nov 2017 15:04 WIB
bkpm
BKPM-Kemensos Kembangkan SKSTN Senilai Rp1,48 Triliun
Illustrasi. MI/Susanto.

Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menggelar acara Market Sounding bersama Kementerian Sosial dengan mempresentasikan profil Proyek Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp1,48 triliun dengan skema Bangun, Sewa, Kelola dan Serahkan dengan masa konsesi selama 20 tahun.

Pengembalian investasi, bilang Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah, direncanakan berasal dari pembayaran Layanan Ketersediaan (Availability Payment) dari Kementerian Sosial. Kegiatan market sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kegiatan yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, dan mendapatkan masukan dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan dalam Prastudi Kelayakan," kata Lestari Indah di kantor pusat BKPM, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Lestari mengaku, BKPM telah mengundang kurang lebih 100 peserta yang meliputi perusahaan IT, perusahaan konstruksi, lembaga keuangan, asosiasi terkait dan konsultan IT. Beberapa perusahaan yang telah mengonfirmasi kehadirannya antara lain PT Telemedia Dinamika Sarana (Gasnet/PGNcom), PT Indosat Tbk, PT Serat Optik Indonesia, PT NEC Indonesia, PT Datascrip, IBM Indonesia, PWC dan Deloitte, serta perwakilan kedutaan negara sahabat.

Lanjut dia, kegiatan Market Sounding ini dilaksanakan selama setengah hari dengan format acara terdiri dari dua sesi utama, yaitu sesi Presentasi Proyek  dan sesi Konsultasi Proyek (One On One Meeting).

"Setelah mendapatkan informasi secara umum, peserta yang tertarik dapat melakukan follow up pada sesi One On One Meeting dalam forum yang lebih kecil dan intens dengan perwakilan Kementerian Sosial, selaku Penanggung Jawab Proyek didampingi oleh perwakilan Kantor Bersama KPBU," terang dia.

Kementerian Sosial mengemban amanat sebagai penyelenggara Kesejahteraan Sosial.  Saat ini, Basis Data Terpadu (BDT), data Bantuan Sosial, data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum dikelola secara optimal dan terintegrasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa masalah penting yang diantaranya, duplikasi data, data kurang akurat, serta pembiayaan yang tinggi untuk pemutakhiran dan pengelolaan data.

Dari sisi lain, pemerintah Indonesia juga memiliki keterbatasan anggaran untuk penyediaan infrastruktur, sehingga peran aktif dari BUMN dan pihak swasta sangat diperlukan. Menjawab masalah tersebut, Kementerian Sosial berencana untuk mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) dengan skema KPBU.
    
Kegiatan Market Sounding ini dilaksanakan oleh BKPM sebagai salah satu bentuk kegiatan dari Kantor Bersama KPBU yang dibentuk pada Februari 2017 dengan anggota Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, BKPM, LKPP, dan PT. PII. Tujuan dari Kantor Bersama KPBU adalah sebagai pusat informasi, pusat pendampingan, One Stop Service untuk koordinasi antar institusi serta pusat koordinasi antar simpul KPBU.


(SAW)