Urun Biaya Berpotensi Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta: Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai aturan urun biaya terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkedok untuk menekan defisit di lembaga jaminan kesehatan itu.

"Saya melihat dalam kerangka pasal-pasal yang ada, urun biaya ini kok sepertinya ingin dijadikan instrumen untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Karena seperti yang kita tahu iuran yang ada selama ini masih di bawah dari perhitungan," ujar Tulus saat ditemui di kantornya, Jalan Pancoran Barat VII, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Januari 2019.

Tulus meminta, untuk menekan defisit, pemerintah diminta berani mengambil langkah seperti menaikkan tarif iuran atau menyuntik subsidi ke BPJS. "Jadi jangan bermain di area abu-abu," tambahnya.

Dia melanjutkan pengenaan urun biaya memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004 pasal 22 sehingga tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun, Tulus kembali menekankan agar jangan sampai urun biaya dijadikan kedok untuk menekan defisit di BPJS Kesehatan.

"Urun biaya bukan untuk itu (menekan defisit). Urun biaya itu untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh konsumen, profesi dokter, ataupun rumah sakit," tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief menjelaskan aturan urun biaya diterbitkan guna menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ini dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Budi menegaskan, usulan tentunya harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi," jelas Budi.

Fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap. Untuk rawat jalan, besarannya Rp20 ribu untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp10 ribu untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp350 ribu untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut.

"Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," pungkasnya.

 


(AHL)