Menteri LHK Bidik Masalah Perizinan Kebun Sawit Selesai 3 Tahun

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 19 Oct 2018 13:10 WIB
lingkungan hidupkelapa sawit
Menteri LHK Bidik Masalah Perizinan Kebun Sawit Selesai 3 Tahun
Ilustrasi kebun sawit. (FOTO: MI/Abdullah)

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menargetkan masalah perizinan kebun sawit bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Lahan Sawit yang diterbitkan 19 September lalu.

"Pengertian moratorium tiga tahun itu adalah kita menyelesaikan semua masalah perizinan ini. Jadi setelah tiga tahun, ini harus mulus jadi enggak ada izin lagi yang ngaco," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, data Kementerian LHK mencatat ada 2,3 juta hektare (ha) lahan kebun sawit yang sudah diidentifikasi. Nantinya pemerintah akan melihat apakah dari seluruh lahan tersebut sudah memiliki izin, kalaupun sudah memiliki izin apakah lahannya sudah dibuka sebagai perkebunan sawit atau belum.

"Yang sedang evaluasi kebun di dalam hutan, belum ada izinnya atau masih dievaluasi izinnya khusus sawit itu ada dua juta atau 2,3 jutaan (ha). Ini angkanya masih dievaluasi terus, datanya harus diinsentifkan. Semua masih perkiraan," jelas dia.

Menurutnya moratorium lahan sawit karena pemerintah ingin membereskan masalah perizinan. Pasalnya ada beberapa pengajuan perizinan yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu namun belum juga keluar izinnya, sehingga pemerintah ingin melihat apakah ada masalah terkait proses persyaratannya.

"Yang harus dilihat dokumen syarat ada di kita, kalau sudah ada di lapangan belum ada izin kita mengevaluasi dari izin yang sudah diolah atau belum. Jadi ada yang izin dari 2003, ada 2007, kita kepentingannya mau lihat sejak izin didapat sudah dibuka atau belum," pungkasnya.

Selain Inpres ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Ketiga payung hukum ini dimaksudkan menyelesaikan masalah pertanahan dengan keberpihakan pada masyarakat.


(AHL)