Penyebab Merosotnya Keuangan Pos Indonesia

Desi Angriani    •    Jumat, 08 Feb 2019 10:37 WIB
pos indonesia
Penyebab Merosotnya Keuangan Pos Indonesia
Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Tekanan keuangan yang dialami PT Pos Indonesia (Persero) sudah terjadi sejak 2016 lalu. Merosotnya kinerja keuangan perseroan baru terasa setelah pemerintah mencabut proyek penugasan bantuan sosial dari Pos Indonesia.

Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa menuturkan biasanya perseroan memiliki pendapatan tetap yang bisa mengkover kebutuhan pegawai maupun biaya operasional. Pendapatan itu berasal dari proyek pemerintah berupa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan penyaluran program PKH.

Kini sejak 2016 pemerintah mengalihkan bantuan sosial lewat perbankan dalam bentuk bantuan nontunai. Hal itulah yang membuat Pos Indonesia menjadi kehilangan likuiditasnya untuk menutup kekurangan gaji karyawan dan biaya operasional.

"Bisa dibayangkan likuiditas yang tadinya selalu ada kemudian ditarik begitu saja, sejak 2004-2016 pos dapat tugas menyampaikan PKH ini atau bantuan langsung tunai itu. Satu kartu dikirim menggunakan biaya Rp9.000 kalau ada satu juta kartu bisa dapat sekian, ini adalah proyek Pemerintah," ucap Eddi saat ditemui Medcom.id di Kantor Regional IV PT Pos Indonesia, Jalan Gedung Kesenian, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat 8 Februari 2019.

Selain kehilangan penugasan, Pos Indonesia juga kehilangan keistimewaan sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Kondisi tersebut terjadi setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009. UU ini mengakomodir kepentingan industri pos BUMN maupun Swasta, yang sebelumnya mempunyai batasan operasional bagi penyelenggara Pos tersebut.

"UU ini membuka atau meliberasi industri. Enggak ada lagi privilage PT Pos Indonesia, yang diatur industri pos. Jadi pos kehilangan UU yang atur dirinya sendiri," imbuh dia.

Eddi menambahkan faktor lain yang menggerus kinerja keuangan Pos Indonesia ialah tingginya biaya operasional bagi 2.400 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sementara pemerintah hanya memberikan sebagian kompensasi berupa bantuan operasi layanan pos universal (BOLPU).

Jumlah kompensasi tersebut bahkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan perseroan. Dengan kata lain, kompensasi tidak bisa menutup gaji dan tunjangan pegawai termasuk selisih biaya produksi.

Misalnya, pengiriman surat dari Jakarta ke Papua ditetapkan dengan perangko seharga Rp6.000. Untuk sampai ke Papua, surat tersebut hanya bisa dikirim menggunakan kapal laut dan pesawat. Namun, pemerintah tidak mengkompensasi biaya angkut pesawat sehingga beban tersebut mesti ditanggung Pos Indonesia.

"Operasional kantor aja, produksi engga dihitung, atau selisih engga dihitung. Komposit dari beban yang timbul masih lebih besar dari beban aktual kompensasinya, kita kenapa situasi makin lama makin krusial, biaya ini naik terus dan terus.  Demi melayani menyelenggarakan kantor buka semua yang full service, ada yang harus ditombok korporasi akibat semua kantor dibuka," pungkas dia.

Sebelumnya, sekitar 1.200 karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB) menggeruduk Kantor Regional IV DKI Jakarta.

Mereka menuntut jajaran direksi untuk mundur dari kursi kepemimpinan. Hal ini menyusul penunggakan gaji 24 ribu karyawan sebesar Rp137 miliar pada periode Februari 2019.

"Karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik. Kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada Menteri BUMN untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini tidak terulang di masa-masa yang akan datang," Sekjen SPPI-KB Hendri Joni di Kantor Regional IV PT Pos Indonesia, Jalan Gedung Kesenian, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.

 


(AHL)