Pembangunan Pelabuhan Patimban Diharapkan Bisa Pererat Hubungan RI-Jepang

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 13 Nov 2017 19:06 WIB
pelabuhan
Pembangunan Pelabuhan Patimban Diharapkan Bisa Pererat Hubungan RI-Jepang
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Fiqman)

Jakarta: Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei, mengungkapkan pembangunan pelabuhan Patimban diharapkan dapat dimulai Januari 2018. Dia berharap pembangunan pelabuhan Patimban ini semakin menguatkan hubungan Indonesia-Jepang yang memasuki tahun ke-60.

"Melalui bantuan pembangunan pelabuhan baru ini, kami berharap hubungan bisa semakin erat dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perbaikan iklim investasi," ujar Honsei, di Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Honsei menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Patimban ini bersifat mengikat. Dalam artian, ada kesepakatan dengan Jepang dalam pengerjaannya, di mana skemanya pun diatur oleh Pemerintah Jepang.

Pendanaan proyek ini akan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Karenanya, JICA sepakat untuk memberi pinjaman senilai 118,9 miliar yen atau setara dengan Rp14,2 triliun untuk proyek Pelabuhan Patimban.

"Awalnya, pendanaan ini atas permintaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jepang untuk menggunakan teknologi Jepang membangun secepat mungkin pelabuhan tersebut. Kami meminta agar skema, step dan pembangunannya sesuai dengan kemauan Pemerintah Jepang," imbuh Honsei.

Senior Representative Indonesia Office JICA Tomoyuki Kawabata mengatakan nilai pinjaman tersebut setara dengan 83 persen total kebutuhan dana proyek Pelabuhan Patimban fase I. Pinjaman ini akan digunakan dalam hal teknis untuk pekerjaan konstruksi pelabuhan.

"Sedangkan pajak dan pengadaan tanah di luar dari pinjaman ini," kata Kawabata.

Honsei menjelaskan saat ini proses pembangunan pelabuhan tersebut telah melewati tahap desain rekayasa (DED). Dalam waktu dekat akan memasuki masa lelang konstruksi.

Dia berharap proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun depan. Hal ini dimaksudkan agar pembukaan terminalnya bisa dilakukan pada 2019. "Agar terminal untuk mobil dapat soft opening pada Maret 2019," ujarnya.

Berdasarkan data dari Kedutaan Jepang, ada beberapa ketentuan dalam pinjaman ini. Tingkat suku bunganya ditetapkan sebesar 0,1 persen dengan masa pengembalian utang selama 40 tahun. Jangka waktu ini sudah meliputi masa tenggang pembayaran selama 12 tahun.

Adapun syarat pengadaan dari pinjaman ini bersifat mengikat. Honsei juga menambahkan meski mengikat, namun perusahaan Indonesia juga dapat mencari rekanan untuk masuk dalam proyek ini. "Skemanya sama dengan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta," kata Honsei.

Dia juga mengatakan bahwa pinjaman akan mulai cair setelah lelang selesai dilakukan. Menurutnya, hingga kini Pemerintah Jepang dan Indonesia masih bernegosiasi terkait siapa yang akan menjadi operator pelabuhan Patimban. Perundingan ini akan mencari cara bagaimana kedua negara dapat mengoperasikan pelabuhan ini. Namun pemerintah Indonesia juga memikirkan perusahaan swasta bisa masuk.


(AHL)