Pedagang Minta Aturan Barang Wajib SNI Disosialisasi

Husen Miftahudin    •    Jumat, 06 Nov 2015 20:33 WIB
sni
Pedagang Minta Aturan Barang Wajib SNI Disosialisasi
Ilustrasi produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap barang-barang yang diberlakukan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI). Sayangnya, sosialisasi tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan mengingat 118 barang yang diwajibkan SNI tak dijelaskan secara terperinci kepada pedagang.

Salah satu pedagang alat-alat teknik dan hardware di Lindeteves Trade Center (LTC) Hendro mengakui, hingga kini para pedagang takut dengan razia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap barang tak sesuai ketentuan. Ia meminta agar produk-produk yang sudah harus wajib SNI untuk segera disosialisasikan secara detail kepada pedagang.

"Permasalahan kita, tidak jelas mana yang wajib SNI mana yang tidak SNI, sehingga rancu," ujar Hendro ditemui usai menghadiri acara Sinergitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang, dan Penegakan Hukum di Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), Jalan Hayam Wuruk No 127, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2015).

Ia memaparkan, petugas yang menjalankan razia ketentuan wajib SNI selalu mengambil barang-barang para pedagang. "Barang yang tidak wajib SNI dianggap SNI oleh oknum. Pedagang bingung ya menyerah saja, jadi dimanfaatkan oknum untuk perdaya pedagang," jelas dia.

Menjelaskan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo menegaskan bahwa tidak ada razia kepada para pedagang terhadap barang-barang wajib SNI. Ia mengungkapkan, yang ada di pusat-pusat perdagangan hanyalah pengawasan terhadap barang. Itu pun tidak melakukan penyitaan terhadap barang.

"Kalau pengawasan itu kita lakukan berkala, kalau pengawasan berkala itu kita temukan ada barang yang ketangkep tidak sesuai SNI dan label, maka akan kita tindaklanjuti dengan pengawasan khusus untuk memastikan betul-betul ada pelanggaran. Kalau itu terjadi, itu ada dua yakni administrasi dan juga pidana," papar dia.

"Untuk mengetahui bahwa barang itu sesuai standar atau tidak sesuai standar, maka kita akan kita lakukan pengambilan sampel dengan membeli bukan ngambil di toko. Contoh helm, itu dilakukan sampel ada sembilan, jadi kita beli sembilan, kita uji di tiga lab dan jika hasilnya tidak sesuai standar maka pelaksanaan sanksinya itu akan kita terapkan dengan menarik barang dan pencabutan izin usaha," pungkas Widodo.


(AHL)