Mengurus Izin UMKM secara Daring

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 18 Jul 2018 11:47 WIB
perizinanumkm
Mengurus Izin UMKM secara Daring
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Jakarta: Online Single Submission (OSS) resmi meluncur. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tersebut memudahkan proses perizinan terintegrasi dari daerah ke pusat dan tidak perlu memakan waktu lama.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang OSS, diinisiasilah pembangunan sistem perizinan yang terintegrasi untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sistem berupa website dan aplikasi mobile yang mendukung kegiatan UMKM ini diberi nama MyUKM. Melalui sistem ini, pelaku UMKM dibantu agar semakin aktif mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) secara online. Dengan demikian, minat untuk melakukan proses perizinan akan lebih cepat marak dan terintegrasi.

"Kami berharap inisiasi ini bisa membantu pemerintah untuk memasyarakatkan OSS dari perspektif perizinan UMKM. Sistem ini tidak hanya mengintegrasikan perizinan, tapi juga menyediakan market place, wadah bagi para pelaku UMKM menjajakan produk mereka," kata General Manager Business Concept Specialized PT Tetap Terus Terang Aldi R Pramanda, dalam keterangan resminya, Rabu, 18 Juli 2018.

MyUKM juga menyediakan tempat untuk para pelaku UMKM menjajakan dagangan (market place). Market place Myukm diutamakan untuk pelaku UMKM yang dibantu pengurusan izinnya. Tujuannya agar produk yang diperdagangkan asli buatan dalam negeri.

Selain itu, MyUKM juga menyediakan data analitik sehingga pemerintah bisa terbantu untuk mengetahui sebaran UMKM dari Sabang hingga Merauke. Data analitik ini sangat berguna karena dapat juga dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan atau menentukan arah kebijakan.

"Ada pula fitur financial technology (fintech). Itu berguna agar pelaku UMKM yang kekurangan modal tidak perlu repot mengajukan pinjaman ke bank. Mereka tinggal mengajak investor untuk mendanai pembuatan produk yang dipasarkan," tambah dia.

Menurut dia, kendala UMKM biasanya terletak pada modal. Layanan fintech ini, lanjutnya, membuat pelaku usaha tak melulu harus pinjam ke bank. Bahkan dengan mengklik layanan fintech, pelaku UMKM bisa menggaet investor.

Aldi menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) terus naik. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Sektor UMKM juga menyerap tenaga kerja hingga 97,22 persen.

"Ini potensi paling besar yang patut untuk diperhatikan karena UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan sebagai cara menumbuhkan pemerataan sosial. Jadi kami berharap bisa membantu pemerintah dengan Myukm ini," pungkasnya.




(AHL)