OJK Ambil Alih Pengelolaan Informasi Debitur Lewat SLIK

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 05 Jan 2018 17:40 WIB
ojkbank indonesia
OJK Ambil Alih Pengelolaan Informasi Debitur Lewat SLIK
Pusat pelayanan konsumen keuangan terintegrasi -- Foto: MTVN/ Suci Sedya Utami

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengelola sistem informasi debitur secara terintegrasi sejak 1 Januari 2018. Sistem tersebut selama ini dikelola oleh Bank Indonesia (BI).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Boedi Armanto mengatakan sistem informasi debitur yang dulunya dikelola BI bernama  Sistem Informasi Debitur (SID) kini berganti jadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SID dan SLIK dijalankan secara berbarengan atau paralel sejak April 2017 untuk melihat perbedaan dari kedua layanan tersebut. "Sampai akhir Desember beres, semua sudah siap, pada 1 Desember SID ditutup, mati, dan SLIK beroperasi secara penuh," kata Boedi dalam paparan mengenai SLIK di Menara Radius Prawiro, di Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018.

Boedi menuturkan tujuan pengoperasian SLIK bagi lembaga keuangan atau kreditur yakni untuk mempercepat analisis dan pengambilan keputusan untuk pemberian pinjaman atau kredit. Selain itu juga menurunkan risiko kredit bermasalah dan efisiensi biaya operasional.

Untuk debitur atau masyarakat, SLIK bertujuan mempercepat waktu persetujuan kredit, memperluas akses bagi debitur UMKM. Sementara sektor informal untuk memperoleh kredit berdasarkan reputasi keuangan serta mendorong debitur menjaga reputasi kredit.

Baca: BI Alihkan Pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada OJK

Adapun perbedaan antara SID dan SLIK dari segi pelapor yakni, pada SID pelapor yang diwajibkan untuk melaporkan data debitur atau nasabahnya hanya perbankan, sementara industri keuangan lainnya bersifat sukarela.

Sedangkan melalui SLIK, pelapor yang wajib melaporkan tak hanya perbankan konvensional dan syariah, namun juga BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan baik konvensional maupun syariah, perusahaan modal ventura konvensional dan syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga jasa keuangan lainnya.

"BPR, BPRS dan perusahaan pembiayaan yang belum menjadi pelapor SID, paling lambat menjadi pelapor SLIK pada 31 Desember 2018," tutur dia.

Sementara peer to peer lending, lembaga keuangan mikro, hingga koperasi simpan pinjam saat ini sifatnya masih sukarela. "Perusahaan modal ventura dan lembaga jasa keuangan lain yang belum menjadi pelapor SID paling lambat menjadi pelapor SLIK pada 31 Desember 2022," jelas Boedi.

Apabila lembaga tersebut belum melaporkan informasi debiturnya, maka dia tak bisa mengakses informasi tentang calon debiturnya yang sebelumnya merupakan debitur lembaga jasa keuangan lain. Artinya, akses terhadap informasi keuangan ini adalah resiprokal.

 


(Des)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA