BI Sarankan Pemprov DKI Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat soal DP 0%

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 05 Jan 2018 18:59 WIB
bank indonesiakpr
BI Sarankan Pemprov DKI Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat soal DP 0%
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Budiyanto)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyarankan pemerintah provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan program uang muka atau down payment (DP) nol persen. Pasalnya saat ini pemerintah pusat memiliki sejumlah program untuk menyediakan rumah murah.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka perumahan bagi MBR bisa terwujud. Namun jika Pemda tetap ingin melaksanakannya sendiri maka dibutuhkan ketentuan serta program khusus.

"Tapi saya jelaskan, akan sangat baik apabila program dari Pemda DKI sejalan dengan program pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami menyampaikan agar ini selaras," kata dia di Kompleks BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2018.

Program rumah murah pemerintah diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program pemerintah untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR di antaranya adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Suku Bunga (SSB), dan subsidi uang muka.

"Paling tidak ada tiga jenis fasilitas untuk pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Syaratnya penghasilannya di bawah Rp7 juta dan bentuk fasilitasnya yang disebut FLPP atau subsidi bunga atau subsidi uang muka," jelas dia.

Dirinya menambahkan, aturan mengenai DP tertuang dalam ketentuan Loan to Value (LTV). Di dalam aturan itu, debitur harus membayarkan 10 persen dari total pembiayaan KPR untuk memitigasi risiko jika sewaktu-waktu mengalami kredit macet.

"Karena dibanyak negara DP sama seperti BI atur. Kami menjelaskan sebetulnya program negara itu ada, boleh DP itu sampai satu persen dan itu prasyaratnya haruslah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemrintah pusat," pungkasnya.

 


(AHL)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA