Kemenaker Sulit Atasi PHK Sopir Transportasi Online

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 07 Feb 2018 19:18 WIB
berita kemenaker
Kemenaker Sulit Atasi PHK Sopir Transportasi Online
Hanif Dhakiri saat rapat kerja dengan anggota Komisi IX DPR. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR menyoroti nasib para pengemudi transportasi online yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta menyikapi masalah tersebut.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Kemenaker tidak bisa menindak penyedia aplikasi transportasi online. Sebab, hubungan penyedia aplikasi transportasi online dengan para pengemudi sifatnya kemitraan. Penyedia aplikasi tidak merekrut pengemudi menjadi karyawan.

"Sifatnya kemitraan, jadi tidak jelas. Mau ditindak juga susah," kata Hanif saat rapat kerja dengan anggota Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Februari 2018.

Dengan skema kemitraan tersebut, para pengemudi juga tidak memiliki kejelasan soal hak-hak mereka dari perusahaan. "Kalau hubungan kerja jelas, hak dan kewajiban pemberi kerja juga jelas," ujar Hanif.

Hanif mengatakan, dirinya mengikuti permasalahan ini dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Ke depan, diharapkan pemerintah bisa mempunyai regulasi yang mengatur nasib para pengemudi transportasi online.


(TRK)