Investor Tunggu Revisi Daftar Negatif Investasi

Desi Angriani    •    Kamis, 08 Feb 2018 17:13 WIB
investor
Investor Tunggu Revisi Daftar Negatif Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Medcom/Desi A.

Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku para investor dan pelaku usaha tengah menunggu revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari pemerintah.  Penghapusan sejumlah sektor dari daftar DNI dinilai akan berdampak positif terhadap pertumbuhan investasi dalam negeri. "Saya sampaikan revisi DNI sangat ditunggu-tunggu investor dan pelaku usaha," kata Lembong saat ditemui di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Namun demikian Lembong enggan mengungkap sektor-sektor tersebut. Hanya saja selama ini sejumlah sektor yang sudah bebas dari daftar negatif investasi masih terkendala oleh aturan di Kementerian/Lembaga. "Merevisi itu bukan langsung investasi banjir masuk tapi masih ditutup dari implementasi di lapangan," imbuh dia.

Dia mencontohkan sektor industri hiburan Indonesia dapat mendulang pertumbuhan yang menggembirakan setelah Bekraf mendorong dicabutnya sektor ini dari DNI. Momen itu dimanfaatkan sejumlah investor sehingga perfileman Indonesia kembali menggeliat.

"Sebagaimana contoh positif investasi ke sektor produksi film, sektor distribusi film sektor perbioskopan benar-benar dahsyat," pungkasnya.

Pemerintah telah melakukan beberapa revisi dan perubahan terhadap Daftar Investasi Negatif 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu. Peraturan baru yang diresmikan di pertengahan 2016 ini menggantikan perpres lama yaitu Perpres Nomor 39 tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan larangan untuk melakukan penanaman modal pada 20 bidang usaha yang disebut sebagai bidang usaha tertutup, seperti perjudian, bahan peledak, budidaya ganja, penangkapan ikan yang dilindungi, dan lainnya. Investor dalam negeri maupun luar negeri tidak diperbolehkan berinvestasi di bidang usaha tersebut.Selain bidang usaha tertutup, pemerintah juga menambah jumlah bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).



(SAW)