Menkeu Ceritakan Upaya Jaga Kredibilitas APBN di Tengah Krisis

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 30 Nov 2016 16:07 WIB
apbn
Menkeu Ceritakan Upaya Jaga Kredibilitas APBN di Tengah Krisis
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Antara/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada sejumlah masalah yang dihadapi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa krisis. Terutama adalah adanya fenomena El nino serta kenaikan harga minyak dunia yang pada waktu itu membuat pemerintah juga harus menaikan subsidi.

"El nino datang, harga minyak naik jadi USD100 per barel sehingga presiden yang baru terpilih menghadapi situasi di mana APBN tidak kredibel lagi. Karena penerimaan naik tapi subsidi naiknya lebih besar lagi. Sehingga defisit membengkak dan menjadi persoalan besar," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Dirinya menceritakan, saat diminta jadi Menkeu pada 2005-2010, APBN agak goyah pada masa itu. Untuk itu, dirinya harus mengembalikan bagaimana mengurus subsidi menjadi lebih baik, sehingga eksposure dari risiko itu bisa ditangani melalui penerimaan minyak yang meningkat tapi subsidi meningkat.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi Menkeu adalah melaksanakan fungsi-fungsi yang didelegasikan ke daerah. Spalagi setelah Undang-Undang mengenai perimbangan keuangan dihasilkan membuat Sri Mulyani harus melakukan transfer ke daerah yang mulai banyak.

"Dan itu persoalan yang baru bagi Indonesia, karena dulu pemerintah daerah tidak di-empower, tidak ada yang namanya pemilihan langsung daerah. Waktu itu secara politik dan keuangan negara dan daerah itu adalah milestone yang luar biasa bagi Republik Indonesia," jelas dia.

Dirinya menambahkan, Indonesia sebenarnya tidak terlalu terpengaruh ketika terjadi krisis di Amerika Serikat pada 2008-2009. Sebab Indonesia mampu melewati krisis sebelumnya di 1997-1998 dengan baik. Namun isu devaluasi yang muncul pada waktu itu membuat banyak negara melindungi asetnya masing-masing.

"Negara lain melakukan blanket guarantee, ada yang melakukan capital control. Indonesia itu tiba-tiba memori 1998 muncul dan para pelaku ekonomi pada situasi itu lebih cenderung menyelamatkan diri sendiri. Dalam arti menarik modal, menutup, mengambil uang. Sehingga psikologi masyarakat itu tidak sama dengan psikologis secara normal," pungkasnya.



(SAW)