Kehadiran Swasta Permudah Perizinan OSS

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 30 Jul 2018 11:11 WIB
perizinan
Kehadiran Swasta Permudah Perizinan OSS
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Jakarta: Sistem Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan sejak 8 Juli lalu. Tujuan sistem ini untuk mempermudah pelaku usaha dalam memproses izin karena berlangsung online dan data terintegrasi antara daerah dan pusat.

Menilik sistem ini, banyak swasta berpartisipasi untuk menyukseskan kemudahan perizinan lewat OSS. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pihak swasta, PT Tetap Terus Terang sudah menyampaikan pemaparan tentang aplikasi MyUKM di hadapan sejumlah perwakilan kementerian dan pemda di Gedung Pusdiklat LAN.

Aplikasi MyUKM itu menyediakan fitur untuk membantu minat pelaku UMKM pengurusan izin yang bisa terintregrasi dengan OSS, marketplace UKM, dan fintech. Aplikasi itu dipersiapkan sebagai marketplace untuk produk-produk asli Indonesia. Aplikasi MyUKM dipopulerkan sebagai Alibaba-nya Indonesia.

"Kalau memang pelayanan publik bisa dipercepat dengan melibatkan swasta, ya bagus. Kalau kita (pemerintah) kan lebih ke regulasi dan kebijakan. Kalau hal teknis ada yang bisa dialihkan ke swasta, bagus juga. Contohnya Pusat Logistik Berikat (PLB), itu pastisipasi swasta. Tapi ini (OSS) kan tetap domainnya Kemenko Perekonomian," Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat dihubungi di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Baca: Mengurus Izin UMKM secara Daring

Penerapan OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Presiden Joko Widodo menandatangani PP ini pada 21 Juni 2018.

Adapun OSS mencakup ratusan perizinan yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sejauh ini, penerapan OSS mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Animonya besar sekali, kalau kita liat di kantor Menko (Perekonomian) luar biasa animonya," ujar Haris.

Mengenai adanya kendala dalam penerapan OSS di sejumlah daerah, seperti infrastruktur jaringan yang belum memadai dan OSS belum bisa tersambung dengan sistem perizinan satu pintu di daerah, dia juga mendengar informasi tersebut.

"Infrastruktur masing-masing daerahkan tidak sama, itu bisa jadi memang. Di lapangan bisa saja banyak hal-hal teknis yang ternyata jadi masalah. Ini juga sistem baru, sehingga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tujuannya tentunya untuk peningkatan," terangnya.

 


(AHL)