Sukuk, Solusi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 14 May 2018 14:05 WIB
sukukekonomi daerah
Sukuk, Solusi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Rezza Artha. (FOTO: Medcom.id)

Jakarta: Pembiayaan menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Namun, tak semua pembangunan tersebut bisa berjalan mulus.

Ada beberapa kendala utama dalam pembangunan di daerah yakni bagaimana mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan yang memadai, relatif murah, hingga ramah regulasi, dan berkelanjutan (sustainable).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan lainnya, sangat diperlukan sumber dan alternatif lain dalam pembiayaan pembangunan khususnya di daerah."Pembiayaan pembangunan daerah yang konservatif selama ini yang hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali ditemukan lambat pembangunannya atau tidak mengalami pembangunan dalam kurun waktu lama," ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Rezza Artha, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Mei 2018.

Oleh karena itu, salah satu inovasi dan alternatifpembiayaan pembangunan daerah adalah sukuk daerah atau municipal sukuk. Dia mengatakan sukuk seringkali disebut obligasi syariah.

Namun demikian, definisi sukuk ada beberapa menurut POJK Nomor 18 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk disebutkan, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya.

Sementara menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara disebutkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

"Di beberapa negara maju telah melakukan inovasi pembiayaan pembangunan negara atau daerah dengan menggunakan obligasi atau masih bersifat keuangan konvensional maka Indonesia dengan potensi keuangan syariah maka dapat mencoba menggunakan instrumen keuangan syariah yaitu sukuk (obligasi Syariah) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah," tegasnya.

Di samping itu, baik pemerintah pusat dan regulator sendiri telah mendorong agar pembangunan nasional dan daerah tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD karena sumbernya terbatas sehingga pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan obligasi dan sukuk untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2018), tercatat di Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Porsi penerbitan SBSN (sukuk) terhadap SBN bruto terus meningkat di 2014 sebesar 19 persen; 2015 sebesar 24 persen; 2016 sebesar 28 persen; 2017 sebesar 29 persen dengan denominasi IDR dan USD. Serta outstanding SBSN per 29 Maret 2018 sebesar Rp588,60 triliun.

"Harapannya dengan menjadikan sukuk sebagai salah sumber pembiayaan pembangunan daerah maka dapat meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, yaitu selain bersumber dari APBD, juga mendorong agar pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah makin inklusif terhadap pembangunan daerah dengan demikian pembangunan infrastruktur dapat dipercepat sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bersama.

 


(AHL)