Buruh Rumah Tangga Minta Pengesahan UU PRT

   •    Senin, 01 May 2017 20:39 WIB
upah
Buruh Rumah Tangga Minta Pengesahan UU PRT
Illustrasi (ANTARA/Wahyu Putro).

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan buruh rumah tangga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarya (ARPY), Senin (01/05), turun ke jalan Malioboro memeringati hari buruh sedunia (may Day). Mereka menuntut kesejahteraan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dan disahkannya UU PRT.

"Kami meminta pemerintah memperhatikan nasih pekerja informasl seperti kita," kata Hikmah DH, kordinator aksi dikutip dari Antara, Senin 1 Mei 2017.

Menurut Hikmah, sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya masyarakat menjadi pekerja di sektor informal. Fakta menunjukan, lanjut dia, pemerintah harusnya tidak memungkiri bahwa sektor informal yang menopang perekonomian Indonesia dan menyelamatkan dari berberapa kali krisis global, tak terkecuali di Yogyakarta.

Dan ternyata Hikmah menemukan sejumlah 74% pekerja rumahan tidak pernah sekolah, bahkan terdapat 41.8% yang sama sekali tidak memiliki kontrak kerja walaupun secara verbal.

"Tidak ada kontrak kerja tertulis," katanya.

Pekerja rumah tangga (PRT) saat ini berjumlah lebih dari 10,7 juta, ironisnya dari jumlah tersebut tidak ada regulasi perlindungan. PRT juga mengalami berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi.

"Jadi  kami menuntut segera disahkannya UU PRT," imbuhnya.

Secara garis besar, lanjut Hikmah, PRT memiliki beberapa persoalan, yakni standarisasi upah, jam kerja yang tidak pasti, tidak memiliki kemampuan bernegosiasi, rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, dan tidak adanya kejelasan kontrak kerja.

"Buruh gendong pun mengalami persoalan yang sama," tegas dia.

Dalam aksi itu, puluhan PRT memakai drescode kebaya, caping dan meneriakkan yel-yel naikkan upah PRT.

"Hidup buruh," teriak mereka.


(SAW)