Gappri Minta Pemerintah Tunda Larangan Impor Tembakau

   •    Senin, 11 Sep 2017 11:05 WIB
tembakaupetani tembakau
Gappri Minta Pemerintah Tunda Larangan Impor Tembakau
Petani tembakau (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jendral Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Aziz meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunda pemberlakuan larangan dan pembatasan impor tembakau. Produksi nasional tembakau hanya mampu menyuplai 51 persen kebutuhan tembakau industri olahan tembakau dalam negeri.

Pada 2016, lanjutnya, kebutuhan tembakau nasional diasumsikan mencapai sebesar 399,96 ribu ton. Sementara, pasokan dalam negeri hanya mampu memenuhi 203,35 ribu ton. Karena itu, kekurangannya dipenuhi dari impor. "Importasi dilakukan untuk memenuhi kuantitas," ujar Hasan, seperti dikutip dari Antara, Senin 11 September 2017.

Kekhawatiran munculnya beleid larangan dan batasan impor tembakau juga disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti. "Pengaturan kebijakan impor harus dirumuskan secara hati-hati sehingga tak menghambat jalannya produksi," katanya.

Di 2014, Ernest & Young mencatat, negara mengantongi Rp 154 triliun yang dikumpulkan dari cukai, PPN, Pajak daerah dan Pajak Penghasilan industri olahan tembakau. Angka tersebut, sebanding dengan 9,8 persen total penerimaan negara dari pajak.

Besarnya pendapatan itu bisa terganggu jika lartas impor bahan baku untuk industri diteken. Alih-alih mendapatkan tambahan pendapatan, yang terjadi justru industri olahan tembakau terancam gulung tikar, terutama industri menengah ke bawah.

Sebelumnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Ketahanan Industri Nasional dan Ketersediaan Bahan Baku (Lokal/Import)" yang diadakan Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia terungkap bahwa persoalan pasokan bahan baku juga terjadi di industri lain.

Di industri tekstil, misalnya. Di 2016, mereka harus memenuhi kebutuhan dari impor hingga 59,7 persen. Untuk jenis kain cotton saja, di 2016, Indonesia membutuhkan 679 ribu ton yang sebagian besar didatangkan dari Amerika (27,8 persen) dan Brazil (25,8 persen).

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat meminta pemerintah membuat regulasi yang efektif, tidak tumpang-tindih, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. "Padahal di saat ini kita dituntut untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.


(ABD)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

22 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA