Strategi Pemerintah Hadapi Dua Tantangan Ketenagakerjaan

Suci Sedya Utami    •    Senin, 22 May 2017 20:27 WIB
tenaga kerja
Strategi Pemerintah Hadapi Dua Tantangan Ketenagakerjaan
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia disebut masih memiliki sejumlah tantangan di bidang ketenagakerjaan untuk bisa bersaing di era keterbukaan pasar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan setidaknya ada dua isu pertama yakni mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia.

Bambang menyebutkan sekitar 53 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah.

Isu kedua yakni pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia fokus pada dua isu, yakni tenaga kerja dan pendidikan. Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global.




Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lima strategi utama. Pertama, harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.

Kedua, pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ketiga, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Keempat, perluasan skala ekonomi ke arah sektor atau sub-sektor dengan produktivitas tinggi.

"Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas," kata Bambang dalam sharing pengetahuan mengenai strategi membangun keterampilan ketenagakerjaan di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.

Tenaga terampil di lndonesia berasal dari pendidikan formal, yakni melalui pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik) dan pendidikan non formal, yaitu melalui Balai Latihan kerja (BLK) dan layanan kursus dan pelatihan.

Jalur non formal diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tujuan utama penambahan lulusan dan peningkatan kualitas anak didik.

Kesesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian utama dalam strategi revitalisasi SMK. Selain itu, Pemerintah lndonesia juga mendorong industri agar terus meningkatkan keterampilan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan.

 


(SAW)