Revolusi Industri, Harga Data Melebihi Kekayaan Alam

Dhika Kusuma Winata    •    Senin, 25 Feb 2019 14:06 WIB
Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri, Harga Data Melebihi Kekayaan Alam
Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan di era Revolusi Industri 4.0 data merupakan sumber daya yang berharga melebihi komoditas sumber daya alam. Data kini berperan penting dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Data Sampel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

"Data menjadi sangat penting untuk mengetahui perilaku konsumen atau pemakai layanan. Efeknya terhadap efisiensi menjadi luar biasa besar. Nilai tambah muncul dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tersebut," ujar Sri Mulyani dikutip dari Media Indonesia, Senin, 25 Februari 2019. 

Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel kepesertaan dan jaminan pelayanan. Hal itu demi mendukung transparansi dan pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Menkeu mengapresiasi peluncuran data sampel tersebut. Menurutnya, model bisnis berbagai institusi saat ini mengedepankan pelayanan berbasis data. Berbagai institusi mengumpulkan data secara elektronik untuk melayani kebutuhan penerima layanan.

"Data yang diluncurkan ini penting untuk masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk melakukan kajian. Sehingga perbaiki sistem JKN ke depan berbasis data dan evidence-based," tukasnya.

"Data is new mining. Dulu orang kaya karena kuasai tambang minyak, emas, berlian. Sekarang orang bicara siapa terkaya dan lain-lain tidak berkaitan dengan sumber daya alam melainkan data."

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Pitono mengakui pihaknya masih kesulitan mendata jumlah pelaku industri digital karena sebagian dari mereka tidak memiliki badan hukum serta alamat formal.
 
"Meski demikian kami sudah melakukan survei terkait industri digital ini. Tetapi tentu butuh data yang lengkap, karena para pelaku industri digital sulit untuk didata," ujarnya di Pontianak dikutip dari Antara, Selasa, 25 September 2018.
 
Ia menjelaskan pelaku industri yang masuk dalam profesi baru di bidang industri digital ini adalah perusahaan rintisan, e-dagang, youtuber, blogger, selebgram, gamers, kreator konten, dan lain-lain. Permasalahan utamanya adalah, sebagian dari mereka bekerja secara individu atau tim kecil, dan tidak memiliki badan hukum. 

Dia menjelaskan pada umumnya mereka juga tidak memiliki kantor seperti misalnya youtuber yang pendapatannya sulit diukur karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap.


(SAW)