OJK Ancam Cabut Izin Fintech Nakal

Husen Miftahudin    •    Jumat, 14 Dec 2018 15:49 WIB
ojkfintech
OJK Ancam Cabut Izin Fintech Nakal
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengancam akan mencabut izin penyelenggara pinjaman berbasis daring alias financial technology (fintech) peer to peer lending nakal. Otoritas tak segan-segan mencabut izin penyelenggara pinjaman daring bila terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran.

"Prinsipnya adalah siapa pun yang bersalah, harus mendapat tindakan yang tegas. Kalau ada fintech peer to peer lending kami yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mencabut tanda terdaftarnya," tegas Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi di kantor OJK Wisma Mulia 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Desember 2018.

Saat ini, ada sebanyak 78 penyelenggara fintech peer to peer lending yang berizin dan terdaftar di OJK. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi, ada 404 penyelenggara pinjaman daring yang sudah dibekukan. Bahkan Satgas Waspada Investasi kembali menemukan puluhan penyelenggara pinjaman daring ilegal.

Hendrikus berharap lembaga bantuan hukum dan pengaduan konsumen mau bekerja sama untuk mengungkap fintech nakal. Namun ia juga meminta agar aduan yang diterima lembaga-lembaga tersebut mau memberikan data pelanggaran kepada OJK.

"Mohon beri data yang selengkap-lengkapnya kepada OJK supaya kami bisa melakukan tindakan yang tegas dan supaya bersama kita bisa membangun fintech peer to peer lending yang sehat, kuat, dan benar-benar membawa manfaat kepada masyarakat luas bukan industri fintech peer to peer lending yang menyakiti masyarakat," ungkap Hendrikus.

Terkait temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdasar atas laporan dan aduan korban pinjaman daring, sebanyak 25 fintech berizin melakukan pelanggaran. Namun dari hasil diskusi antara OJK, LBH Jakarta, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), nama-nama penyelenggara fintech nakal tak jua dijabarkan secara rinci oleh LBH Jakarta.

"Sejauh ini kami masih diberi inisial. Kami ingin mengambil tindakan tapi kami harus memiliki informasi (pelanggaran fintech) yang selengkap-lengkapnya lebih detail," tegas Hendrikus.

Menurutnya, data tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk menindak tegas para penyelenggara fintech nakal.

"Ketika kami ingin mengambil tindakan, kami ingin memiliki informasi yang selengkap-lengkapnya lebih detail. Itu kami minta juga asosiasi dan LBH tolong dibina hubungan dengan baik, komunikasi yang baik sepanjang niat kita memang benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan melindungi konsumen," pungkas dia.

 


(AHL)