Jika Ada Solusi lain, Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Dibatalkan

   •    Rabu, 10 May 2017 14:43 WIB
reklamasi teluk jakarta
Jika Ada Solusi lain, Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Dibatalkan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta akan dipertimbangkan kelanjutannya jika ada kajian-kajian yang memang terbukti mampu memberikan solusi lain yang lebih baik.

"Kalau ada solusi lain ya kita pakai, masalahnya kan belum ada sampai sekarang," kata Luhut usai menghadiri konferensi IORA di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 10 Mei 2017.

Ia menjelakan bahwa reklamasi tidak akan berhenti hanya untuk satu orang. Luhut juga kembali menegasakan bahwa proyek tersebut sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

Menurut dia, pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sesuai landasan hukum yang ditetapkan melalui keputusan presiden di era Presiden Soeharto dan diperbaharui di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara eksekusi baru dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Oh, sudah ada semua kajiannya itu dari mulai keppresnya Pak Harto, jangan keliru lho, sama keppresnya Pak SBY, lho. Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, bukan di zamannya Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi," kata dia.

"Pak Jokowi itu hanya melanjutkan keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," lanjut Luhut.

Sebelumnya, pemerintah berkeinginan proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta.

Mengenai perbedaan visi pemerintah pusat dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Luhut mengatakan belum berkomunikasi baik dengan Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno.



(SAW)