Belum Miliki UMP 2017, Pemerintah Pusat Tegur Soekarwo

Amaluddin    •    Minggu, 16 Oct 2016 17:50 WIB
ump
Belum Miliki UMP 2017, Pemerintah Pusat Tegur Soekarwo
Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pembicara dalam seminar nasional di Surabaya MI/Arya Manggala.

Metrotvnews.com, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo ditegur pemerintah pusat. Ini disebabkan karena Pemprov Jatim hingga kini belum memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017.

"Gubernur ditegur pemerintah pusat karena Jatim belum memiliki UMP 2017," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Sukardo, dikonfirmasi, Minggu (16/10/2016).

Selain Jatim, menurut Sukardo, Pemprov Jateng dan DIY juga belum miliki UMP. Meski demikian, kata Sukardo, pihaknya telah mengumpulkan seluruh perwakilan serikat pekerja, dewan pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta perwakilan akademisi untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) sekaligus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017. 

"Kami akan kembali melakukan pembahasan (UMP dan UMK 2017, red), karena November mendatang harus segera diserahkan ke Pemerintah pusat," jelas dia. 

Sukardo mengatakan Jatim akan mulai menerapkan adanya UMP dan UMK sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pada 2017. Pemkab/pemkot nantinya juga harus menetapkan UMK (upah minimum kabupaten/kota) untuk menjadi patokan pengupahan di masing-masing kabupaten/kota.

"Penetapan UMP maupun UMK ini penghitungannya berpatokan dengan PP 78 tahun 2015 untuk UMP mengunakan rumusan UMK 2015 terendah di Jatim, akan ditambah dengan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi," katanya.

Angka UMP ini akan ditetapkan pada 1 November 2016, dan akan berlaku bagi daerah yang tidak memiliki UMK atau tidak menyusun UMK pada tahun ini. Sedangkan bagi daerah yang memiliki UMK 2016, nantinya pengupahan tetap akan berpatokan pada UMK 2016.



(SAW)