Bappenas Genjot Penyusunan Aksi Pembangunan Berkelanjutan

   •    Kamis, 30 Nov 2017 12:37 WIB
bappenassdg
Bappenas Genjot Penyusunan Aksi Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: ANTARA/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menggenjot penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan salah satu pembahasan dalam penyusunan tersebut yaitu bagaimana memanfaatkan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta untuk mendukung implementasi SDGs di Indonesia.

"Ini sedang kita sepakati bersama, bentuk CSR seperti apa yang bisa dukung SDGs. Makanya Rencana Aksi Nasional ini akan jadi 'platform' bersama. Sekarang masih kita susun," ujar Arifin saat ditemui dalam Lokakarya Nasional "Kontribusi Dunia Usaha dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 30 November 2017.

Di dalam SNI ISO 26000 ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tujuan dari CSR. Standar internasional tersebut menekankan bahwa CSR bukanlah sekadar donasi atau filantrofi, melainkan upaya untuk mengelola risiko dan dampak perusahaan, yang dilakukan di seluruh perusahaan dan diterapkan di setiap relasinya dengan pemangku kepentingan.

"Rencananya kita susun bersama-sama. Ini lho yang dilakukan pemerintah, CSR bisa bantu di level apa, di bidang mana, tapi sesuai dengan program kita. Jadi saling mengisi," kata Arifin.

Pada 2015 Indonesia turut menyepakati SDGs sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang diharapkan dapat tercapai pada 2030.

Pemerintah pun kemudian menerbitkan Peraturan Presiden, (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Perpres itu menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.




Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sendiri diamanatkan untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB termasuk mengoordinasikan, fasilitasi, serta pendampingan RAN TPB lima tahunan, monitoring dan evaluasi, pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah, sumber pendanaan.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga sempat membahas skema pembiayaan blended finance bersama Presiden Joko Widodo untuk tujuan mencapai SDGs. Dengan menggunakan skema blended finance yang melibatkan pihak swasta, melalui dana CSR-nya untuk mencapai SDGs, besarnya dana proyek bertujuan sosial dapat menjadi ringan karena investasi bersama.

Bappenas pun sedang mengkaji pengaturan dana komersial dengan dana kontribusi dalam blended finance. Hingga saat ini, kondisi yang terjadi di dalam negeri masih belum menerapkan blended finance. Skema ini dapat digunakan untuk tujuan sosial seperti pengelolaan sampah terpadu atau pengembangan energi baru terbarukan.

Bambang menyebut, potensi donasi sendiri juga tidak hanya terbatas di dalam negeri tapi juga dari luar negeri, apalagi jika dikaitkan dengan SDGs. Karena saat ini cukup banyak donasi yang terkait dengan SDGs ataupun lebih spesifik untuk mengatasi isu seperti perubahan iklim.

"Itu yang mau kita manfaatkan dan kita gabungkan supaya lebih besar manfaatnya terhadap masyarakat," pungkas Bambang.


(AHL)