Pemerintah Tangkap Peluang Relokasi Industri AS-Tiongkok

Desi Angriani    •    Kamis, 29 Nov 2018 20:17 WIB
as-tiongkokPerang dagang
Pemerintah Tangkap Peluang Relokasi Industri AS-Tiongkok
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Pemerintah menangkap peluang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok melalui peluncuran sejumlah paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan tersebut dipercaya dapat menarik minat AS dan Tiongkok yang tengah berancang-ancang merelokasi industrinya ke negara lain.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan meski belum ada kepastian relokasi, pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan berbagai kebijakan. Sebab, Vietnam, Thailand, dan India semakin agresif mengundang investasi asing ke negara mereka.

"Kita harus siap untuk menarik investasi itu karena kita bersaing dengan banyak negara. Teman-teman pasti tahu betapa agresifnya Vietnam, Thailand, India. Cuma kita ada di daftar ke sekian. Kita ingin merespons itu sehingga kita pikirkan juga kebijakan," ucap Susi ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Menurutnya, industri di AS dan Tiongkok tengah memikirkan negara yang tepat untuk membangun kawasan industri baru demi menghindari pengenaan bea masuk tinggi dari ke dua negara itu. Dipastikan, AS maupun Tiongkok bakal mengincar negara yang memiliki kemudahan investasi dan kemudahan berusaha cukup tinggi.

"Orang-orang industri sana kan enggak bisa ekspor ke AS karena tarif tinggi sekali, pastikan harus ke negara lain, nah negara lain itu mana. Mereka akan berhitung," tuturnya.

Karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan teranyar atau XVI dengan merilis tiga kategori. Pertama, memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung di industri perintis.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Isi dari paket kebijakan ini dipercaya bakal mengundang minat investor asing sehingga berdampak pada masuknya transaksi modal dan finansial. Dengan begitu, secara tidak langsung permasalahan defisit transaksi berjalan dapat teratasi.

"Selain yang tiga kebijakan untuk merespons momentum yang bagus tadi, kita juga memikirkan respons dari efek trade war. Kita ingin, trade war ini ada dampak positifnya yang kita sebut second round effect," pungkas Susi.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA