Pemerintah Diminta Fokus Turunkan Rasio Utang

   •    Rabu, 17 Oct 2018 13:02 WIB
utang luar negeripertumbuhan ekonomisurat utangekonomi indonesia
Pemerintah Diminta Fokus Turunkan Rasio Utang
Ilustrasi (MI/RAMDANI)

Jakarta: Pemerintah diminta berfokus untuk menurunkan rasio utang dan defisit fiskal usai Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali. Hal itu menjadi penting agar pondasi perekonomian Indonesia lebih kuat dan nantinya bisa menahan sejumlah risiko yang bisa datang kapan saja dan di mana saja.

Pengamat Ekonomi Suroto menegaskan pekerjaan rumah pemerintah setelah Pertemuan Tahunan IMF-WB rampung adalah menyelesaikan masalah moneter dan fiskal dalam negeri, yang salah satunya adalah penyelesaian postur utang.

"Utang jatuh tempo tahun depan akan menekan posisi fiskal kita. Utang jatuh tempo kita di 2019 tercatat lebih tinggi 6,51 persen dibandingkan dengan utang yang harus dibayar pemerintah pada tahun ini yang sekitar Rp384 triliun," katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 17 Oktober 2018.

Suroto mencatat, seperempat dari total APBN berpotensi akan tersedot untuk membayar utang.  "Jadi pemerintah harus melakukan dua tugas penting. Lakukan rescheduling utang sekaligus mengupayakan untuk menurunkan rasio defisit pembayaran dan perdagangan," tuturnya.

Ia menekankan penjadwalan pembayaran utang ini harus dilakukan. "Pertemuan di Bali yang lalu itu tidak berarti sebuah kesuksesan apapun kalau upaya rescheduling saja tidak bisa dilakukan," ungkapnya.

Menurut dia pemerintah harus memastikan memiliki strategi yang cukup dalam menurunkan rasio utang. Sebab utang itu adalah alat kendali negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Apalagi masalah defisit neraca pembayaran dan perdagangan yang terjadi saat ini juga diawali dari utang.

"Kita lihat, pertumbuhan ekonomi kita selama setengah abad ternyata tidak menghasilkan cadangan pembangunan. Ini karena sejak pintu utang luar negeri ini masuk kita langsung ditekan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan ekonomi domestik kita," kata Suroto yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis.


(ABD)