Kadin Kepri Ajukan Judicial Review HPL BP Batam ke MA

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 18 Oct 2016 17:19 WIB
investasi di batam
Kadin Kepri Ajukan <i>Judicial Review</i> HPL BP Batam ke MA
Properti di Batam. (FOTO: (MTVN/Anwar Sadat)

Metrotvnews.com, Batam: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri akan mengajukan uji materi atau judicial review atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Mahkamah Agung (MA). Kadin akan mengupayakan untuk meminta MA mencabut kewenangan yang dimiliki BP Batam tersebut.

Sekadar diketahui, BP Batam akan memberlakukan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam.

Baca: Kenaikan Tarif UWTO Pukul Sektor Properti Batam

Ketua Kadin Provinsi Kepri Ahmad Maruf Maulana mengatakan, BP Batam bisa mengajukan kenaikan tarif UWTO ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena BP Batam memegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam.

"Jika MA mengabulkan gugatan kita agar mencabut HPL tersebut, maka masyarakat Batam tidak perlu khawatir lagi untuk membayar UWTO," kata Makruf kepada Metrotvnews.com, seperti diberitakan Selasa (18/10/2016).

UWTO adalah uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pemohon alokasi tanah kepada Otorita Batam yang sekarang bernama Badan Pengusahaan (BP) Batam. UWTO selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dalam menunjang kegiatan usaha di Batam.

Maruf mengungkapkan, Kadin Kepri bersama beberapa asosiasi pengusaha, maupun pelaku UKM di Kepri menolak kenaikan tarif UWTO yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kenaikan tarif baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016.




"Tingginya tarif UWTO akan berpengaruh terhadap mahalnya harga perolehan lahan atau tanah sebagai lokasi pembangunan properti, termasuk perumahan atau industri di Batam. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan kalangan pengusaha," kata Maruf.

Kenaikan tarif UWTO tersebut, sambung Maruf, juga akan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu saat ini. "Kenaikan tersebut akan semakin menurunkan daya beli masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan mereka terhadap perumahan karena harga rumah makin mahal," ujarnya.

Sebelum mengajukan gugatan ke MA, Kadin Kepri akan berusaha membatalkan kenaikan tarif UWTO yang diatur dalam PMK Nomor 148/PMK.05/2016. Upaya tersebut akan ditempuh Kadin Kepri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Upaya hukum tersebut telah mendapat dukungan dari beberapa asosiasi pengusaha, seperti Apindo Kepri, REI Khusus Batam, Ikatan Notaris Indonesia Kota Batam, Hipmi Kepri, dan asosiasi pengusaha lainnya . "Kami bahkan telah melayangkan pernyataan sikap menolak kenaikan UWTO ke BP Batam dan ditembuskan ke kementerian terkait," pungkas Maruf.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto mengatakan, penerbitan PMK Nomor 148/PMK.05/2016 telah melalui berbagai kajian sehingga pimpinan BP Batam saat ini hanya melanjutkan proses yang telah dimulai oleh pimpinan sebelumnya.

"Sampai dengan saat ini, kenaikan tarif UWTO belum ditetapkan oleh Kepala BP Batam karena masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat internal," ujarnya.

Sekadar diketahui, tarif UWTO untuk masa 30 tahun bagi lokasi komersil yakni Rp23.400 hingga Rp6,5 juta per meter. Untuk pemukiman Rp17.600 hingga Rp3,4 juta per meter, pariwisata Rp15.100 hingga Rp4,1 juta per meter, dan industri Rp14.500 hingga Rp1,4 juta per meter.


(AHL)