Subsidi KPR Rumah Murah Bisa Dicabut

   •    Sabtu, 20 May 2017 12:07 WIB
perumahankpr
Subsidi KPR Rumah Murah Bisa Dicabut
Ilustrasi. (FOTO: MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah gencar membangun rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Agar program itu berjalan tepat sasaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengawasi secata ketat penggunaannya agar sesuai dengan peruntukan.

Mereka tidak segan-segan mencabut subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat/debitur yang diketahui melanggar ketentuan penyaluran KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Direktorat Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) rutin mengecek ke lapangan. Mereka juga mempunyai program mengecek debitur. Setelah akad kredit, akan dicatat apakah huniannya kosong atau dikontrakkan. Jika ketahuan seperti itu, Dirjen Pembiayaan menyurati PPDPP untuk menegur ke bank, bank menegur debitur yang menyewakan atau meninggalkan rumah," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Lana Winayanti di Kementerian PU-Pera, Jumat 19 Mei.

Baca: Pemerintah Beri Subsidi KPR MBR 25% di 2017

Menurut Lana, KPR FLPP diperuntukkan masyarakat bawah dengan gaji maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun. Selain itu, pengajuan KPR ditujukan untuk rumah pertama dan wajib dihuni debitur dan tidak disewakan bahkan dijual lagi ke pihak lain.

"Masyarakat juga bisa ikut berperan melaporkan jika ada yang tidak tepat sasaran atau tidak digunakan," kata Lana.

Direktur PPDPP Budi Hartono menambahkan, selain mencabut subsidi KPR FLPP, pemerintah bakal membebankan biaya angsuran serta bunga seperti pada umumnya jika pemilik rumah kelak terbukti memalsukan persyaratan kepemilikan rumah murah/subsidi tersebut.

"Misalnya syarat minimal gaji dan penghunian rumah tidak sesuai dengan saat pengajuan kredit maka kita tarik (subsidinya) sehingga akan jadi lebih mahal dua kali lipat angsurannya," kata Budi.

Baca: Subsidi KPR akan Berdasarkan Penghasilan Rumah Tangga

Untuk diketahui, Kementerian PU-Pera menargetkan realisasi pembangunan sejuta rumah dengan komposisi 70 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 30 persen untuk non-MBR. Tahun ini Kementerian PU-Pera menganggarkan Rp27,3 triliun untuk penyaluran bantuan perumahan. Anggaran itu terbagi untuk bantuan KPR melalui skema FLPP sebesar Rp11,4 triliun, subsidi selisih bunga (SSB) sebesar Rp3,7 triliun, serta bantuan uang muka (BUM) Rp2,2 triliun.

Bantuan perumahan subsidi yang disalurkan pemerintah melalui FLPP pada 2017 ialah sebesar Rp9,7 triliun. Alokasi itu bertujuan menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, kendala program itu ialah minimnya lahan yang dimiliki pemerintah.

Baca: 2017, Harga Rumah Subsidi Naik 5%

Untuk mengatasinya, langkah yang dilakukan Kementerian PU-Pera ialah memanfaatkan tanah milik negara. Menurut Lana, saat ini pihaknya masih mendata sisa tanah dari pembangunan infrastruktur seperti waduk dan tol.

"Sekarang masih didata di Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera. Jika memang masih tersedia lahan, rencananya di situ akan dibangun rusun dan rumah tapak," ujarnya.

Lana juga berharap langkah serupa dilakukan pemda sehingga program sejuta rumah setiap tahun dapat terlaksana dengan cepat. "Misalnya tanah wakaf, tanah telantar, tanah negara, dan kami mendata tanah yang bisa dimanfaatkan sisa infrastruktur." (Media Indonesia)

 


(AHL)