Tantangan Terberat Indonesia, Menghadapi Ketimpangan

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 25 Jul 2017 10:05 WIB
kesenjangan sosial
Tantangan Terberat Indonesia, Menghadapi Ketimpangan
Tantangan Terberat Indonesia, Menghadapi Ketimpangan. (FOTO: MI/Galih Pradipta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan ketimpangan adalah tantangan terberat yang kini dihadapi Indonesia. Sekaligus ancaman terbesar bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai.

"Mengatasi tantangan berat tersebut, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ketimpangan di berbagai daerah dengan satu kebijakan saja," ujar Bambang, dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Selasa 25 Juli 2017.

Bambang menekankan,‎ memerangi ketimpangan dan kemiskinan akan menjadi sangat strategis, karena pada periode 2025-2030 Indonesia akan mendapat bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun).

Dengan komposisi penduduk berdasarkan usia, gambarannya seperti itu, apabila kapasitas ekonomi negara itu sudah dipersiapkan, maka bonus demografi akan menjadi bonus untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Baca: Ketimpangan di Indonesia Dianggap Makin Memprihatinkan

"Sebaliknya, jika tidak diantisipasi, akan menjadi beban ekonomi, dan akan menimbulkan banyak masalah sosial," tegas Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan, dengan mempersempit kesenjangan kesejahteraan di masyarakat adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada penurunan koefisien Gini Ratio yang selama beberapa tahun lalu berada di kisaran 0,420 menjadi 0,387 pada Maret  2017.

Penurunan Gini Ratio yang sudah dicapai adalah berita bagus, tapi angka 0,387 masih terlalu tinggi, masih harus diturunkan lagi. Pemerintah juga, kata Jokowi, telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dari 10,86 persen (dari jumlah penduduk) pada  Juli 2016 menjadi 10,5 persen pada akhir  2017.

"Saya melihat masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi ketimpangan tersebut, baik itu ketimpangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin, maupun ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya," ucap Jokowi.




Sebagai upaya memerangi ketimpangan tersebut, Bappenas bekerja-sama dengan Knowledge Sector Initiative, sebuah lembaga kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, akan menyelenggarakan Indonesia Development Forum pertama pada 9-10 Agustus 2017 dengan tema 'Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik'.

Untuk melibatkan semua stakeholder pembangunan, Bappenas sejak dua bulan lalu membuka Call for Papers. Hasilnya, Bappenas menerima tidak kurang dari 555 makalah, di mana 44 terbaik yang menawarkan pemikiran-pemikiran inovatif dalam menangani persoalan ketimpangan di Indonesia akan dipresentasikan dalam Indonesia Development Forum pertama 2017 yang akan datang. Makalah yang akan dipresentasikan tersebut membahas 11 sub-tema terkait ketimpangan.

"Misi dari forum ini adalah membangun perekonomian Indonesia yang tumbuh lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih inklusif melalui tiga pilar: Inspire, Imagine, Innovate. Tanpa kebijakan inklusif yang kuat, ketimpangan akan semakin parah, risikonya adalah akan makin banyak penduduk Indonesia yang hidup dalam zona kemiskinan," pungkas Bambang.‎


(AHL)