Penurunan Lartas Diyakini Tekan Dwelling Time dan Biaya Logistik

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 30 Jan 2018 19:25 WIB
logistik
Penurunan Lartas Diyakini Tekan <i>Dwelling Time</i> dan Biaya Logistik
Bongkar Muat (MI/Abdus)..

Jakarta: Pemerintah meyakini waktu inap peti kemas atau kontainer barang impor di  pelabuhan (dwelling time) dan biaya logistik bisa ditekan dengan kebijakan menurunkan larangan terbatas (lartas) di bidang perdagangan.

Penurunan larangan terbatas tersebut yakni dengan cara mengalihkan atau memindahkan pemeriksaan dan pengawasan barang impor yang selama ini dilakukan di border atau pelabuhan oleh pihak Bea Cukai, menjadi di post-border atau luar pelabuhan oleh Kementerian atau Lembaga (K/L) penerbit lartas yang jumlahnya mencapai 18.

Selama ini terdapat 10.826 kode harmonized system untuk barang impor, yang mana 48,3 persennya atau sekitar 5.229 kode HS harus masuk dan ditahan di pelabuhan atau border untuk diverifikasi. Dari 48,3 persen itu, nantinya bakal diturunkan lagi ke 20,8 persen yang ditahan di pelabuhan. Sementara sisanya bisa diverifikasi di luar border.

"Selama ini kan dia (importir) menimbun barang di pelabuhan, nantinya dengan adanya pola pergeseran ini, pasti akan ada biaya yang dihemat, minimal terkait dengan sewa gedung dan biaya penumpukan," kata Direktur Teknis Kepabeanan dan Cukai, R Fadjar Donny Tjahjadi di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.

Namun demikian, Fadjar enggan menyebutkan kisaran biaya yang bisa diturunkan dari kebijakan tersebut. Dia bilang, diyakini penurunannya signifikan.

Begitu pula dengan dwelling time. Fadjar masih menutup mulut terkait perkiraan waktu yang bisa dipangkas dari kebijakan tersebut.

Kendati demikian, berdasarkan pengalaman, kata Fadjar, di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, untuk mengurangi dwelling time, maka diterapkan tarif progresif untuk penimbunan barang di pelabuhan.  

Untuk tahapan dalam beberapa hari pertama, penimbunanan barang tak dikenakan biaya, namun setelah masuk ke tahapan kedua dikenakan tarif 300 persen, tahapan ketiga 600 persen, dan lebih dari tahapan ke tiga maka akan semakin tinggi. Tarif progresif tersebut dikenakan dari biaya penimbunan, yang mana di setiap pelabuhan berbeda biayanya.

"Tarif progresif sebenarnya ditujukan agar mendorong importir untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanan terkait dengan fiskal dan lartasnya (persyaratan impor)," jelas Fadjar.



(SAW)


Komentar Menperin soal Sariwangi Pailit

Komentar Menperin soal Sariwangi Pailit

18 hours Ago

Bangkutnya PT Sariwangi Agricultural Estates Agency (Sariwangi AEA) dan anak usahanya yaitu PT …

BERITA LAINNYA